3 hours ago
2
Selular.ID – Pemerintah Rusia semakin memperketat kendali atas ruang digital domestik, dengan memblokir layanan pesan populer, membatasi akses internet seluler, hingga memperluas kewenangan aparat keamanan dalam pengawasan daring.
Dalam sepekan terakhir, gangguan internet dilaporkan terjadi setiap hari di sejumlah wilayah utama, termasuk Moskow dan St Petersburg.
Sejumlah laporan menyebut jaringan seluler bahkan sempat mati total di beberapa titik, mengganggu aktivitas masyarakat mulai dari pekerja kantoran hingga pengemudi taksi yang bergantung pada navigasi online.
Pemerintah juga mengambil langkah terhadap aplikasi pesan instan seperti Telegram dan WhatsApp.
Telegram mengalami pembatasan kecepatan akses, sementara WhatsApp diblokir sepenuhnya karena dinilai tidak mematuhi regulasi lokal.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan secara legal dan berkaitan dengan keamanan nasional, termasuk ancaman serangan drone dari Ukraina yang disebut dapat memanfaatkan jaringan seluler untuk navigasi.
Di saat yang sama, pemerintah memperkenalkan regulasi baru yang memperkuat peran badan keamanan FSB.
Aturan tersebut memberi wewenang kepada operator seluler untuk memutus layanan pelanggan atas permintaan otoritas, serta membuka jalan bagi pembentukan jaringan pusat penahanan pra-sidang di bawah kendali langsung FSB.
Sejumlah diplomat asing menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya Kremlin memperkuat kontrol domestik di tengah konflik berkepanjangan dengan Ukraina.
Mereka menyebut Rusia kini memiliki opsi untuk melakukan “pengetatan besar-besaran” terhadap internet jika situasi politik atau keamanan memburuk.
Pengetatan ini juga terlihat dari peningkatan pemblokiran layanan VPN.
Hingga pertengahan Januari, lebih dari 400 VPN telah diblokir—meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga:
- Momentum Ramadan, MyRepublic Indonesia Tingkatkan Kecepatan Internet Pelanggan Setia
- Setelah Hampir 40 Tahun, Kabel Internet Transatlantik Ditarik dari Dasar Samudra
Padahal, banyak warga menggunakan VPN bukan untuk aktivitas politik, melainkan sekadar mengakses aplikasi global seperti Instagram atau Snapchat yang juga dibatasi.
Langkah Rusia disebut mengambil pelajaran dari model kontrol internet di negara seperti China dan Iran, dengan tujuan mampu membatasi akses secara luas baik di jaringan seluler maupun tetap, sekaligus mengontrol arus komunikasi digital.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebelumnya juga menegaskan pentingnya memperkuat “ruang informasi dan digital” dalam konteks perang yang ia gambarkan sebagai konfrontasi dengan Barat.
Namun, kebijakan ini menuai kritik. Pendiri Telegram, Pavel Durov, menuding pemerintah Rusia berupaya menekan kebebasan berekspresi dan privasi warga.
Ia menyebut pembatasan yang terus meningkat sebagai tanda ketakutan negara terhadap rakyatnya sendiri.
Di lapangan, dampaknya terasa langsung. Remaja harus terus mengganti VPN agar tetap terhubung, pekerja kesulitan menjalankan tugas, dan mobilitas warga terganggu akibat terbatasnya akses digital.
