Selular.ID – Perry Warjiyo yang turut menggagas digitalisasi sistem pembayaran dengan memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).
Perry Warjiyo resmi dinyatakan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur BI, setelah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dari surat tersebut, maka Presiden akan menyatakan Perry Warjiyo bebas dari jabatannya.
Atas pengunduran diri tersebut, Deputi Gubernur BI Destry Damayanti otomatis dipilih menjadi Gubernur BI sementara sesuai dengan aturan Undang-Undang Bank Indonesia.
Baca juga:
- Para Gubernur Bank Sentral Asia-Pasifik Berkumul di Singapura, Bawa-bawa AI
- Gubernur BI Lantik 28 Pemimpin Baru Kantor Pusat dan Perwakilan BI
Destry mengatakan pengunduran diri Perry Warjiyo dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi pada 25 Juli 2026.
“Sehubungan dengan pengunduran diri saudara Perry Warjiyo dari posisi Gubernur BI secara sukarela karena alasan pribadi pada tanggal 25 Juli 2026, sesuai dengan pasal 48 ayat 1 (a) UU 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka dewan gubernur dalam Rapat Dewan Gubernur 26 Juli 2026 menetapkan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai pejabat Gubernur Sementara,” papar Destry.
Sayangnya Destry, tidak merinci lebih lanjut alasan pribadi yang disampaikan Perry.
Namun, dari sejumlah sumber yang Selular himpun, alasan mundurnya Perry Warjiyo disebabkan karena masalah kesehatan.
Perry merupakan Gubernur BI yang pertama kali diangkat pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018.
Ia kemudian kembali dipercaya memimpin bank sentral untuk periode 2023-2028.
Lantas, seperti apa profil Perry Warjiyo dan rekam jejaknya selama berkarier di Bank Indonesia?
Profil Perry Warjiyo
Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 25 Februari 1959.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1982.
Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Iowa State University, Amerika Serikat.
Perry meraih gelar Master of Science (MSc) di bidang ekonomi moneter dan internasional pada 1989, kemudian menyelesaikan program doktor (PhD) di bidang yang sama pada 1991.
Latar belakang akademiknya tersebut menjadi bekal dalam perjalanan panjangnya sebagai bankir sentral yang telah berlangsung lebih dari empat dekade.
Rekam jejak Perry Warjiyo di BI
Perry memulai karier di Bank Indonesia pada 1984 sebagai staf yang menangani penyelamatan kredit, pemeriksaan, dan pengawasan kredit.
Kariernya kemudian terus berkembang di Bank Sentral milik Indonesia ini.
Ia dipercaya menjadi Staf Gubernur BI pada 1992-1995, Kepala Biro Gubernur pada 1998, serta Project Leader Unit Khusus Program Transformasi BI pada 2001.
Pada 2003, Perry menjabat Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
Selanjutnya, ia menjadi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI pada 2005-2007. Pada periode 2007-2009, Perry mendapat penugasan sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF).
Dalam jabatan tersebut, ia mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group.
Sekembalinya ke Bank Indonesia pada 2009, Perry dipercaya sebagai Asisten Gubernur yang membidangi kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional.
Ia juga menjabat Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.
Kariernya kembali meningkat ketika diangkat sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2013-2018.
Selama lebih dari 40 tahun berkarier di Bank Indonesia, Perry banyak berkecimpung dalam bidang riset ekonomi, kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi, pengelolaan devisa, utang luar negeri, hingga pengembangan kebanksentralan.
Keluarkan Cetak Biru Pembayaran Digital QRIS
Digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini, setelah Bank Indonesia (BI) mengeluarkan cetak biru atau Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019.
Pada saat itu, Gubernur BI Perry Warjiyo memulai garapan digitalisasi sistem pembayaran dengan memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Sistem itu membuat seluruh transaksi bisa dilakukan tanpa uang tunai atau cashless.
Setelah tujuh tahun beroperasi, QRIS kini sudah digunakan oleh 57 juta pengguna, termasuk di dalamnya ialah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebanyak 30 juta pengguna.
“Dan alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid-19 karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya,” kata Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).
Keberadaan QRIS kini makin mendorong perkembangan transaksi digital, yang sebelumnya hanya dilayani melalui mobile dan internet banking.
Jumlah transaksi digital kata dia per saat ini sudah menembus 13 ribu transaksi dengan nilai Rp 60 triliun.
Dengan kehadiran sistem transaksi digital itu, volume dan nilai transaksi ekonomi keuangan digital Indonesia juga makin membesar, bahkan tumbuh drastis dalam lima tahun ke depan.
Perry mengatakan, ekonomi keuangan digital yang didorong salah satunya oleh peningkatan aktivitas perdagangan daring atau e-commerce volumenya sudah mencapai 37 miliar transaksi dengan nilai Rp 400 ribu-Rp 500 ribu triliun.
“Akan naik empat kali lipat pada 2030 yakni menjadi 147,7 miliar transaksi. Nilainya dikalikan saja Rp 520 ribu triliun dikalikan empat,” tegas Perry.
Sistem QRIS pun terus dikembangkan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi Near Field Communication (NFC).
Layanan terbaru QRIS yang diperkenalkan saat ini bernama QRIS Tap In & Out ini membuat penggunanya tak lagi harus memindai kode QR lewat ponsel.
QRIS Tap In & Out per hari ini telah diresmikan penggunaannya untuk masyarakat untuk 5 moda transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek).
Adapun, lima moda transportasi ini mencakup KAI Commuter Line, Trans Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan MRT.
Di sisi lain, layanan QRIS sebetulnya tidak hanya beroperasi di dalam negeri.Terbaru, bertepatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, QRIS resmi dapat digunakan di Jepang.
Hal itu sebagai tanda perluasan penggunaan QRIS di luar Asia Tenggara (ASEAN), setelah sebelumnya dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.



















































