8 hours ago
7
Selular.ID – Presiden Prabowo Subianto mengutarakan keinginannya agar Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia.
Keinginan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan,” ujarnya dalam taklimat itu.
“Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara, kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama, kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” sambungnya.
Baca juga:
- Pemblokiran Polymarket Karena Jadikan Presiden Prabowo Subianto Bahan Taruhan
- Sejarah Panjang TKDN yang Kini Dilonggarkan Presiden Prabowo Untuk Produk AS
Prabowo lantas mengutip laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang melaporkan bahwa digitalisasi program bantuan sosial (bansos) telah dijalankan di 43 kabupaten/kota.
“Sudah sekitar satu juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen, sebuah keluarga mengeluarkan biaya sekitar Rp 150 ribu,” ujar Prabowo.
Tonton juga:
Video Rekomendasi Untuk Anda
“Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi,” sambungnya.
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan, Indonesia harus melangkah lebih jauh.
Data sosial, data pendidikan, data kesehatan hingga data penerima bantuan harus terintegrasi dengan perlindungan keamanan yang kuat.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui, jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak kenal pejabat atau tidak memahami birokrasi. Kalau sistem kita akurat, target 0% kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, kepala negara bilang kalau pemerintah telah menghadirkan mal pelayan publik di 313 kabupaten/kota.
Di mana dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan.
“Ini kemajuan. Tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam, rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ujar Prabowo.
Janji Bikin Pabrik HP
Sebelumnya, Prabowo juga berjanji ingin membuat pabrik handphone di Indonesia dan mengurangi ketergantungan impir produk elektronik itu.
Janji itu sudah dia sampaikan saat debat calon presiden di masa kampanye tahun 2024 lalu.
Prabowo berjanji memperbanyak pabrik gawai dan mengurangi impor ponsel, dengan harapan menumbuhkan iklim investasi serta mengalihkan produksi smartphone ke dalam negeri.
Prabowo juga menyebut bahwa pembangunan pabrik gadget membutuhkan dana investasi sekitar Rp 500 miliar, sementara nilai impor ponsel pintar pada tahun lalu mencapai Rp 30,34 triliun (US$1,95 miliar), menunjukkan selisih skala yang sangat besar.
“Kalau memang dana yang dibutuhkan untuk bangun pabrik Rp500 miliar ya akan kita bangun,” ujarnya saat debat beberapa tahun lalu.
Janji ini berulang kali ia sampaikan, tidak hanya saat debat Pilpres dan kembali ditegaskannya di depan DPR RI pada Mei 2026 bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar produk teknologi negara lain.
Namun, hingga kini janji tersebut belum terealisasikan dan Indonesia masih bergantung pada produk impor.
