Dalam Forum DPD RI, Bupati Harapkan Pemerintah Pusat Fokus Bantu Korban Banjir di Bireuen

BATAM|METRO ACEH-Berlarut-larutnya proses pencairan bantuan bagi penyintas banjir di Kabupaten Bireuen, hingga kini terus menjadi fokus serius Bupati H Mukhlis ST. Bahkan, usai menemui Mensos RI Saifullah Yusuf dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto beberapa hari lalu di Jakarta, kini kembali meminta para senator di Senayan, untuk memberi perhatian terhadap korban banjir di wilayah ini.

Pada rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Subwilayah Barat 1 di Kota Batam, H Mukhlis ST kembali mendesak agar para wakil rakyat itu, fokus mendorong percepatan penanganan korban banjir Aceh, khususnya di Kabupaten Bireuen dengan merealisasikan janji-janji bantuan dana yang pernah disampaikan.

Dalam rapat bertema “Pengembangan Koridor Ekonomi Sumatera”, di Hotel Wyndham Panbil Batam, dipimpin langsung Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Bupati Bireuen H. Mukhlis,S.T, mengatakan daerah yang dipimpinnya belum pulih dari keterpurukan akibat bencana. Masih banyak hal yang berhubungan dengan penyintas bencana belum selesai ditangani.

Dia mencontohkan, Bireuen memiliki 15 ribu hektare sawah tak bisa produksi akibat terimbas bencana. Kini tersisa 30 persen yang produktif. Selebihnya, tak bisa digunakan karena rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan tak bisa berproduksi akibat rusaknya bendungan dan jaringan irigasi.

Untuk sawah yang rusak akibat bencana, terdapat 4.731,79 hektare. Sawah kategori rusak berat belum diperbaiki sama sekali.

“Ada perbaikan oleh Pemerintah Pusat yaitu perbaikan (optimasi lahan) dan rehabilitasi. Sawah-sawah yang masih terlihat pematang sudah diperbaiki. Namun, sawah rusak berat dan tidak nampak pematang sawah belum ditangani. Luasnya lebih 1.000 hektare,” jelas Bupati Bireuen di hadapan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta perwakilan kementerian/lembaga, dan bupati/wali kota se-Sumatra.

Dalam kesempatan itu, H Mukhlis juga turut menyinggung soal tambak rusak akibat bencana hidrometeorologi, jumlahnya mencapai 4.943,33 ha. Tapi, sampai saat ini belum dilakukan penanganan oleh kementerian terkait.

Menurutnya, bencana hidrometeorologi Sumatra yang memuncak pada 26 November 2026, menyebabkan jumlah rakyat miskin meningkat tajam. Dia berharap Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bisa menjadi penghubung antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Pusat.

“Saat ini korban bencana hidrometeorologi Sumatra membutuhkan solusi, bukan lagi janji. Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait harus bergerak lebih cepat. Apalagi menyangkut dengan bantuan yang ditujukan langsung kepada penyintas bencana,” ujarnya.

Salah satunya penyaluran jatah hidup (jadup) untuk penyintas bencana. Sampai saat ini, dari 29 ribu KK penyintas bencana di Bireuen, baru 5 ribu KK yang baru selesai. Sisanya, masih tersangkut di pusat. Sebagai upaya percepatan penyaluran, dirinya terus fokus berjuang, termasuk menemui Menteri Sosial secara langsung demi mempercepat proses pencairan dana bantuan sosial.

Sebagai kepala daerah, Mukhlis mengatakan dirinya khawatir, karena bencana terjadi di mana-mana, nanti perhatian pemerintah bercabang, dan dalam kondisi paling buruk, daerah di Aceh akan ditinggalkan.

Dalam kesempatan itu dia juga meminta pejabat dari pusat saat kunjungan ke daerah bencana, tidak banyak berjanji kepada para korban. Sebagai kepala daerah dia sudah cukup jera dengan janji-janji pejabat pusat, kemudian tidak ditunaikan seperti dijanjikan.

H Mukhlis ST menandaskan, kala Wapres Gibran berkunjung ke Bireuen, banyak warga mengadu tentang belum terealisasinya dana Jadup, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Bupati yang tidak menyalurkan bantuan tersebut, bahkan isu itu sempat viral serta menimbulkan ragam reaksi negatif publik.

“Kami berharap adanya koordinasi intens, antara pemerintah pusat dan daerah. Karena kami yang lebih faham kondisi riil, apa yang seharusnya menjadi prioritas kita bersama dalam upaya penanganan korban, maupun infrastruktur yang paling urgent,” ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut, H Mukhlis mengaku, seluruh bupati/walikota di wilayah terdampak bencana, memiliki beban dan harapan yang sama dengan Bireuen. Dia berharap Ketua DPD RI dan anggota mampu menjadi jembatan untuk mewadahi ruang komunikasi supaya pembangunan Aceh pascabencana bisa lebih baik, terukur, dan hak-hak yang telah dijanjikan kepada penyintas bencana, lebih cepat disalurkan.(Bahrul)