2 months ago
31
Pemerintah menegaskan akan mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terbukti terlibat judi online. Penegasan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, seperti dikutip dari laman RRI, Jumat (11/7/2025).
Menurut Prasetyo, pencoretan nama dari daftar penerima bansos sangat memungkinkan dilakukan karena pemerintah kini sudah memiliki sistem data terintegrasi by name, by address, termasuk identitas dan nomor rekening penerima.
“Sangat bisa dicoret karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A, si B, siapanya, nomor rekeningnya,” tegas Prasetyo.
Gunakan Dana Bansos untuk Judi? Siap-Siap Dicoret
Prasetyo menyampaikan bahwa evaluasi terhadap penerima manfaat bansos akan terus dilakukan secara berkala, terutama terhadap mereka yang diduga menyalahgunakan dana bantuan untuk berjudi secara online.
“Kalau terdeteksi dana bansos dipakai buat judi online, tentu akan kita evaluasi dan bisa dicoret,” tambahnya.
Pemerintah Andalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN)
Untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (SEN). Sistem ini telah memungkinkan penyaringan data agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Namun, kata Prasetyo, masih ditemukan anomali, seperti penerima bansos yang secara ekonomi tergolong mampu. Hal ini menjadi fokus dalam proses pembersihan dan penataan ulang data.
PPATK: 571.410 Penerima Bansos Terkait Judi Online
Data mencengangkan datang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang tahun 2024:
-
Sebanyak 571.410 NIK penerima bansos tercatat melakukan transaksi judi online.
-
Total transaksi mencapai Rp957 miliar, dengan lebih dari 7,5 juta kali transaksi.
Presiden Prabowo Soroti Penyimpangan Bansos & Judi Online
Prasetyo menegaskan, penataan ulang data bansos merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi online, narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
“Presiden menekankan pentingnya kerapihan data, agar semua program pemerintah diterima oleh masyarakat yang memang benar-benar berhak,” tutup Prasetyo.
