6 hours ago
2
Mimika, Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong pembenahan pelayanan administrasi kependudukan agar tidak sekadar berorientasi pada penerbitan dokumen, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang bersih, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong ketika membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mimika di Hotel Grand Tembaga, Senin (21/9/2026).
Kemong menilai forum konsultasi publik memiliki peran penting karena pemerintah dapat memperoleh masukan secara langsung dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan evaluasi serta langkah perbaikan yang dapat diterapkan dalam pelayanan.
“Forum Konsultasi Publik merupakan ruang penting bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi, kritik, saran, dan kebutuhan masyarakat,” kata Kemong.
Zona Integritas Harus Berdampak pada Pelayanan
Dalam forum tersebut, Pemkab Mimika juga menegaskan komitmennya terhadap pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kemong mengatakan pencapaian zona integritas tidak cukup hanya ditandai dengan dokumen ataupun predikat. Perubahan tersebut harus terlihat dalam pola kerja aparatur serta pengalaman masyarakat ketika memperoleh pelayanan pemerintah.
Salah satu langkah yang didorong adalah penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Penandatanganan kerja sama antarlembaga yang dilakukan dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi hambatan birokrasi.
Menurut Kemong, pelayanan pemerintah harus mengedepankan integritas, keterbukaan, kepastian prosedur, kecepatan, ketepatan, kemudahan, serta perlakuan yang setara kepada seluruh masyarakat.
Tantangan Geografis Jadi Perhatian
Dukcapil menjadi salah satu sektor strategis karena dokumen kependudukan berkaitan erat dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap layanan pemerintahan.
Kondisi geografis Mimika yang mencakup kawasan pesisir hingga wilayah pegunungan membuat pemerintah perlu mengembangkan metode pelayanan yang dapat menyesuaikan karakteristik masing-masing daerah.
“Kita harus terus mengembangkan pelayanan yang adaptif, inovatif, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, baik di pegunungan, pesisir, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus,” ujar Kemong.
Ia juga mengajak masyarakat dan berbagai unsur lainnya ikut berperan dalam mengawasi pelayanan pemerintah. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dunia usaha, organisasi profesi, serta kelompok masyarakat lainnya dinilai memiliki peran dalam mendorong perbaikan pelayanan publik.
Kemong menegaskan kritik dan pengaduan dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai hambatan bagi pemerintah.
Hasil Forum Diminta Ditindaklanjuti
Ketua Panitia FKP, Vens Sylvia Gomies, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman sekaligus membangun komitmen bersama mengenai zona integritas dan peningkatan mutu pelayanan publik.
Forum juga menjadi ruang untuk memetakan persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mencari kebutuhan pelayanan, mengembangkan inovasi, serta menyusun rekomendasi perbaikan.
Kemong meminta hasil pembahasan FKP tidak berhenti pada forum. Setiap rekomendasi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, pembenahan pelayanan administrasi kependudukan di Mimika diharapkan tidak hanya menghasilkan proses yang lebih tertib secara birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
[Nabire.Net/Yosef Doo]
