15 hours ago
8
Deiyai, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deiyai terus memperkuat langkah menuju pemerintahan berbasis digital dengan menggelar sosialisasi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPKAD Kabupaten Deiyai, Waghete, Jumat (31/7/2026), ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Sosialisasi tersebut dihadiri seluruh ASN BPKAD Kabupaten Deiyai, serta melibatkan ASN, staf, dan operator dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Badan Pengelola Pendapatan, Retribusi, dan Pajak Daerah (BPPRD).
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan sebagai salah satu instrumen pendukung untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan, mempercepat pengolahan data, sekaligus mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
AI Dinilai Penting untuk Mendukung Kinerja Pemerintah
Kepala BPKAD Kabupaten Deiyai, Warsina, S.IP., M.M., saat membuka kegiatan menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital tidak dapat dihindari. Menurutnya, pemerintah harus mampu beradaptasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efisien, dan berkualitas.
“Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan merupakan bagian dari perkembangan zaman yang perlu kita respons secara positif. Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memahami dan memanfaatkan teknologi AI secara tepat, efektif, serta bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Warsina.
Ia menjelaskan, penerapan AI bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran manusia, melainkan menjadi alat bantu yang mampu meningkatkan produktivitas ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan informasi, membantu pengolahan data, mendukung penyusunan dokumen perencanaan, hingga mempermudah proses monitoring dan evaluasi program pemerintah secara lebih terintegrasi.
Dukung Good Governance dan Transformasi Digital
Warsina menilai pemanfaatan AI sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan dukungan teknologi, proses administrasi diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan aspek etika, keamanan data, serta tanggung jawab pengguna.
“Teknologi harus menjadi peluang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanan pemerintahan. Namun, penggunaannya tetap harus mengedepankan ketelitian, etika, keamanan data, serta tidak mengabaikan tanggung jawab dan pertimbangan manusia,” tegasnya.
AI Bantu Monitoring APBD Secara Real Time
Pada kesempatan yang sama, narasumber dari CV. Pallaka Group melalui Pallaka Techno Makassar, Sulfikar, memaparkan berbagai peluang penerapan AI dalam sistem pemerintahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa sistem berbasis AI dirancang untuk mendukung percepatan transformasi digital administrasi pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semakin kompleks.
Menurut Sulfikar, teknologi tersebut mampu menghadirkan informasi keuangan secara lebih cepat, akurat, dan real time sehingga dapat membantu kepala daerah maupun pimpinan OPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
“Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis AI diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang cerdas atau smart government. Sistem ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah melalui penyediaan informasi yang lebih responsif,” jelasnya.
Selain mendukung proses monitoring keuangan, AI juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi pelayanan informasi kepada masyarakat maupun kebutuhan internal perangkat daerah.
Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam pemaparannya, Sulfikar menyebut teknologi AI memiliki potensi besar untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang terintegrasi dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan anggaran sejak dini, sekaligus mempermudah pemantauan realisasi belanja pemerintah.
Kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar juga memungkinkan penyusunan laporan menjadi lebih cepat dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Hal ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan kebijakan yang berbasis data (data-driven decision making).
Sebagai bagian dari sosialisasi, peserta juga diperkenalkan berbagai contoh implementasi AI yang dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan, mulai dari pengelolaan informasi, penyusunan dokumen administrasi, hingga analisis data untuk mendukung pelayanan publik.
Langkah Awal Menuju Smart Government di Deiyai
Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu komitmen BPKAD Kabupaten Deiyai dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Melalui peningkatan kapasitas ASN dalam memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, diharapkan tata kelola keuangan daerah semakin transparan, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Ke depan, penerapan AI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai diharapkan tidak hanya mempercepat proses administrasi dan pengelolaan APBD, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memahami teknologi serta penerapan yang tetap memperhatikan etika dan keamanan data, transformasi menuju smart government diyakini dapat berjalan lebih optimal.
[Nabire.Net]
