17 hours ago
9
Paniai, 9 Februari 2026 – Minggu siang, 8 Februari, langit Komopa tampak bersahabat. Di halaman Paroki Kristus Jaya, Distrik Aradide, ratusan umat berkumpul menyaksikan penutupan Musyawarah Pastoral Mee (MuspasMee) ke-VIII. Namun hari itu bukan sekadar penutupan sebuah agenda gerejawi. Ia menjelma menjadi panggung perjumpaan antara iman, budaya, dan arah pembangunan Kabupaten Paniai.
Di atas panggung, Bupati Paniai Yampit Nawipa berdiri mengenakan busana adat Suku Mee. Tubuhnya tegap, sorot matanya tenang. Pakaian adat itu bukan hiasan visual semata, melainkan pernyataan politik kultural—bahwa pembangunan Paniai harus berakar pada identitas orang Mee dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.
Kehadiran langsung Bupati yang akrab disapa Bupati Womaki itu menjadi perhatian tersendiri. Ia datang bukan sebagai pejabat yang sekadar membuka dan menutup acara, melainkan sebagai bagian dari komunitas iman dan budaya yang ingin menegaskan arah bersama.
Dalam sambutan awalnya, Bupati Womaki menyampaikan permohonan maaf kepada umat dan panitia karena tidak dapat hadir pada pembukaan MuspasMee VIII. Dengan nada rendah hati, ia menjelaskan bahwa pada waktu yang sama seluruh kepala daerah di Indonesia diwajibkan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Bogor.
“Pada kesempatan ini, saya sampaikan permohonan maaf karena saat pembukaan tidak dapat hadir. Kami semua pimpinan daerah berada di Bogor. Dan hari ini saya menyesuaikan dengan busana adat ini, mohon izin dan mohon maaf,” ucapnya, disambut anggukan dan tepuk tangan umat.
Bagi Bupati Paniai, MuspasMee bukan sekadar forum internal Gereja Katolik. Ia memandangnya sebagai ruang refleksi sosial yang strategis, tempat Gereja membaca realitas masyarakat Mee dan merumuskan arah pelayanan yang relevan dengan tantangan zaman.
“MuspasMee ke-VIII ini adalah forum pastoral strategis. Di sini Gereja melakukan refleksi, evaluasi, dan merumuskan arah pelayanan agar tetap menjawab dinamika sosial masyarakat Mee,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa tantangan Paniai hari ini tidak ringan. Persoalan kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga lunturnya nilai kebersamaan menjadi pekerjaan rumah bersama. Dalam konteks itulah, Gereja dinilainya sebagai mitra utama pemerintah—bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga sosial dan kemanusiaan.
Bupati Womaki kemudian mengajak seluruh pihak untuk menggeser cara pandang pembangunan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh semata-mata diukur dari bangunan fisik, jalan, atau gedung pemerintahan. Ada fondasi lain yang tak kalah penting: moralitas, spiritualitas, dan solidaritas sosial.
“Kalau moral masyarakat kuat, kalau nilai kebersamaan hidup, pembangunan fisik akan mengikuti. Tapi kalau moral runtuh, pembangunan sebesar apa pun tidak akan bertahan lama,” ujarnya.
Pada titik inilah, Bupati Paniai menegaskan pentingnya ekonomi kerakyatan berbasis kampung sebagai jalan keluar dari ketergantungan dan kemiskinan struktural. Ia kembali menggaungkan program Eda–Owada, sebuah konsep ekonomi lokal yang lahir dari kearifan orang Mee.
“Eda–owada harus menjadi prioritas. Piara babi, ayam, bebek, kelinci, ikan. Bikin kebun pangan lokal, tanam sayur, kopi. Tata tempat wisata supaya kampung punya destinasi dan pemasukan sendiri,” kata Bupati Womaki saat diwawancarai awak media.
Baginya, kampung tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang mandiri secara ekonomi. Jika kampung hidup, maka Paniai akan kuat.
Pesan kolaborasi antara pemerintah dan Gereja itu disambut hangat oleh pihak Gereja Katolik. Pastor Yosep Setyadi, perwakilan panitia MuspasMee VIII, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kehadiran langsung Bupati Paniai.
“Kehadiran Bupati bukan sekadar seremonial. Ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap pelayanan Gereja yang bersentuhan langsung dengan kehidupan umat,” ungkap Pastor Yosep.
Penutupan MuspasMee VIII akhirnya bukan hanya menandai berakhirnya sebuah forum pastoral, tetapi menjadi momentum penegasan komitmen kolektif. Pemerintah, Gereja, dan masyarakat dipanggil untuk berjalan bersama—membangun Paniai secara harmonis, bermartabat, dan berkelanjutan, dengan iman dan kearifan lokal sebagai jangkar utama.
Di Komopa hari itu, pembangunan tidak lagi sekadar wacana. Ia hadir dalam simbol, kata, dan tekad bersama.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
