15 hours ago
6
Nabire, 5 Februari 2026 – Di Warkop Kedai Titik Nol, Bumi Wonorejo Nabire, sore itu tak hanya kopi yang menghangat. Buku-buku terbuka, gagasan berkelindan, dan suara-suara muda Papua saling menyapa dalam Lapak Baca dan Diskusi Lingkar Studi Papua (LSP), Rabu, 4 Januari 2026.
Kegiatan ini kembali menjadi ruang belajar bersama—tempat literasi dipraktikkan sebagai kesadaran sosial dan perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan yang dirasakan masyarakat Papua. Sejumlah pemuda dan aktivis terlibat aktif, membahas persoalan rakyat dengan bahasa yang jujur dan membumi.
Koordinator LSP, Boas Bayage, menegaskan bahwa pendidikan sejati harus berpihak pada rakyat. “Bila kaum muda terpelajar merasa dirinya terlalu tinggi untuk berbaur dengan masyarakat, maka lebih baik pendidikan itu tidak pernah ada,” ujarnya.
Menurut Boas, dalam situasi kolonialisme yang menindas, membaca, berdiskusi, dan beraksi adalah senjata utama rakyat. Kolonialisme, katanya, tidak pernah mengajarkan perlawanan—melainkan kepatuhan. Karena itu, literasi menjadi jalan untuk membongkar watak penindasan tersebut.
Abbi Douw menambahkan, perubahan tidak mungkin lahir tanpa pemahaman yang utuh. Literasi, baginya, adalah jalan untuk menautkan masa lalu, masa kini, dan masa depan melalui membaca, menganalisis, berdiskusi, serta menguji gagasan dengan realitas masyarakat.
Sementara Abeth menekankan pentingnya budaya membaca sebagai fondasi pemulihan sosial dan budaya. Tanpa itu, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Pandangan ideologis pun mengemuka ketika Nato menjelaskan literasi sebagai dasar materialisme ilmiah untuk membangun masyarakat yang adil dan berbudaya—sebagai alternatif atas kapitalisme dan imperialisme global.
Diskusi semakin tajam saat Soni menyoroti bagaimana ilmu pengetahuan kerap dikunci demi akumulasi modal. Membaca, katanya, adalah cara memahami pola penindasan dan membangun narasi tandingan. “Dengan membaca, kita memenggal narasi musuh dan membangun manuver menuju masyarakat baru.”
Bagi Yikai M, literasi adalah “nyawa” yang membuat manusia peka terhadap realitas sosial. Tanpanya, manusia seperti kehilangan napas. Senada, Eko-Vincent menilai diskusi dan membaca sebagai senjata berpikir kritis menghadapi tiga ancaman utama rakyat Papua: kapitalisme, kolonialisme, dan militerisme.
Di sisi lain, Anton mengingatkan bahwa literasi pun bisa dikendalikan penguasa untuk eksploitasi tenaga kerja. Karena itu, diperlukan analisis kritis agar literasi benar-benar membebaskan rakyat dari isolasi dan penghisapan.
Isu gender turut mendapat perhatian. Lin menegaskan bahwa di tengah bekerjanya kapitalisme, kolonialisme, militerisme, dan patriarki secara bersamaan, lapak baca hadir sebagai ruang perlawanan alternatif. “LSP bukan sekadar ruang baca, tetapi praktik politik untuk merebut kembali pengetahuan dari logika kekuasaan,” ujarnya.
Melalui lapak baca, kesadaran kelas dan gender dibangun secara kolektif—menolak tunduk dan takut. LSP pun diharapkan terus menjadi ruang aman bagi kaum muda Papua untuk membaca, berdiskusi, dan membangun kesadaran kritis demi masa depan Tanah Papua.
[Nabire.Net/Musa Boma]
