15 hours ago
7
Nabire, 16 Maret 2026 – Sejumlah warga di Kabupaten Nabire menyuarakan kritik terhadap sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak akurat dan tidak tepat sasaran. Kondisi ini bahkan disebut memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Salah satu warga Samabusa, Indu, mengungkapkan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya terdapat data penerima bansos yang dinilai tidak valid.
Menurutnya, ada warga yang hanya menumpang tinggal di rumah orang lain, namun sudah puluhan tahun tidak diketahui keberadaannya, tetapi namanya masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Di dekat Pelabuhan Samabusa ada orang yang hanya numpang tinggal, tapi sudah lama pergi entah kemana, namun masih dapat bansos,” ujarnya.
Selain itu, Indu juga menyebutkan bahwa masih terdapat nama warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial.
Keluhan serupa disampaikan oleh Elis Samori, warga Samabusa lainnya. Ia mengaku hingga kini belum pernah menerima bantuan sosial, meskipun memiliki dokumen administrasi yang lengkap.
“Saya di Samabusa selama ini tidak pernah dapat bansos, padahal saya punya kartu keluarga dan KTP lengkap. Tolong didata supaya kami juga bisa dapat bantuan,” kata Elis.
Sementara itu, Anzel, warga Kotalama, juga mempertanyakan sistem pendataan bansos di Nabire. Ia menilai masih banyak warga lanjut usia yang seharusnya menerima bantuan namun tidak lagi mendapatkannya pada tahun 2026.
Menurutnya, ada lansia yang sebelumnya menerima bantuan pada tahun lalu, tetapi tahun ini tidak lagi mendapatkan bantuan, padahal kondisi ekonominya masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Di Kelurahan Morgo ada lansia janda yang tahun lalu dapat bantuan, tapi tahun 2026 ini tidak dapat lagi. Masa pemerintah tidak perhatikan,” ungkapnya.
Secara umum, warga menilai persoalan utama terletak pada proses pendataan awal di tingkat RT, RW, dan kelurahan yang dinilai tidak dilakukan secara maksimal. Data yang tidak valid tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial kabupaten hingga ke tingkat provinsi dan pusat, sehingga menyebabkan kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Warga pun mengusulkan agar dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap penerima bantuan sosial di Kabupaten Nabire.
Pendataan tersebut diharapkan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti ketua RT, RW, lurah, tokoh masyarakat, gereja, serta didampingi oleh tim khusus dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial kabupaten dan provinsi.
Berkaitan dengan keluhan masyarakat tersebut, Nabire.Net telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nabire. Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi belum berhasil dilakukan karena Kepala Dinas Sosial sedang berada di luar kantor saat tim Nabire.Net mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Nabire.
Sebagai informasi, PT Pos Cabang Nabire menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap I senilai Rp13,1 miliar kepada 12.282 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penyaluran berlangsung di gudang Kantor Pos Nabire, Jalan Pepera, Selasa (3/3/2026).
Ketua Satgas Bansos PT Pos Cabang Nabire, Jermias Thomas Rahaningmas, menyampaikan bahwa penyaluran bansos tahap I dilaksanakan pada 2–8 Maret 2026, mencakup alokasi Januari hingga Maret 2026.
“Total bansos yang kami salurkan sebesar Rp13,1 miliar untuk 12.282 KPM yang tersebar di 15 distrik di Nabire,” ujarnya kepada Nabire.Net, Selasa (03/03).
Ia menjelaskan bansos tahap I terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Untuk bantuan sembako, setiap KPM menerima Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu untuk tiga bulan.
[Nabire.Net]
