Gubernur Papua Tengah Ingatkan Soal Efisiensi di Peringatan Otonomi Daerah ke-30

Nabire, 27 April 2026 – Efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan secara sederhana menjadi sorotan utama dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Provinsi Papua Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Eks Bandara Lama Nabire, Senin (27/4/2026).

Dalam amanatnya, pemerintah daerah diingatkan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara efisien, menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Herman Kayame, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Momentum Penguatan Komitmen Otonomi Daerah

Peringatan Hari Otonomi Daerah yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat komitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Otonomi daerah dinilai sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Tema tersebut juga mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Sinergi Pusat-Daerah Jadi Kunci Keberhasilan

Dalam arah kebijakan pembangunan nasional, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor utama keberhasilan program pembangunan.

Tanpa koordinasi yang baik, berbagai agenda pembangunan berpotensi tidak berjalan secara optimal.

Sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah antara lain:

• Integrasi perencanaan dan penganggaran

• Reformasi birokrasi berbasis hasil

• Penguatan kemandirian fiskal daerah

• Peningkatan kolaborasi antarwilayah

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Fokus pada Pelayanan Dasar dan Ketahanan Daerah

Selain efisiensi dan koordinasi, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dasar serta pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Hal ini menjadi penting di tengah berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, serta isu ketahanan pangan dan energi.

Beberapa prioritas pembangunan daerah yang perlu diperhatikan antara lain:

• Swasembada pangan dan energi

• Pengelolaan sumber daya air

• Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

• Pengembangan kewirausahaan

• Reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel

Menurut Herman Kayame, seluruh kepala daerah diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat serta mendukung stabilitas dan ketahanan daerah.

“Capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita optimis mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.

Momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]