“Jangan Hanya Aktif di TikTok!” Gubernur Papua Tengah Sentil Ketua MRP yang Absen Musrenbang

Nabire, 28 April 2026 – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melontarkan kritik tegas terhadap absennya Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah dalam forum strategis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027.

Kritik tersebut disampaikan saat membuka Musrenbang yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (28/4/2026). Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya kehadiran seluruh unsur lembaga, khususnya MRP, dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, kehadiran MRP dalam Musrenbang bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

“Saya berharap besok atau lusa MRP hadir. Jangan hanya aktif di TikTok, tapi tidak hadir di forum penting seperti ini,” tegas Gubernur dalam arahannya di hadapan peserta Musrenbang.

Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua MRP tidak terlihat hadir dalam forum yang membahas arah kebijakan penggunaan Dana Otonomi Khusus Tahun 2027. Gubernur menilai, seluruh pejabat yang menerima mandat dari negara memiliki kewajiban moral untuk terlibat aktif dalam forum resmi pemerintahan.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab lembaga seperti MRP sangat besar, terutama dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Kita ini digaji dari Otonomi Khusus, jadi kita wajib hadir dan mengawal bersama. Tidak bisa main-main,” ujarnya menegaskan.

Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD 2027 Papua Tengah sendiri mengangkat tema “Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah.” Forum ini diikuti sekitar 600 peserta dari delapan kabupaten di Papua Tengah serta melibatkan unsur pemerintah daerah, lembaga adat, organisasi masyarakat, akademisi, hingga mitra pembangunan.

Sebelumnya, Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang bertujuan menyelaraskan program prioritas pembangunan daerah sekaligus memastikan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus berjalan efektif dan tepat sasaran.

Kritik terbuka dari Gubernur Papua Tengah ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk lebih memprioritaskan tanggung jawab pelayanan publik, serta memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Melalui Musrenbang Otsus dan RKPD Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal di seluruh wilayah Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]