7 hours ago
2
(Wakil Ketua MRP Papua Tengah, Paulina Marey)
Nabire, 28 April 2026 – Pernyataan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang menyinggung pejabat lebih aktif di media sosial seperti TikTok dibanding menghadiri forum resmi pemerintahan, langsung mendapat respons dari jajaran Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.
Wakil Ketua MRP Papua Tengah, Paulina Marey, menegaskan bahwa pernyataan Gubernur tersebut tidak dimaknai sebagai teguran, melainkan sebagai pengingat bagi seluruh pihak untuk meningkatkan peran dalam mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus.
Menurut Paulina, pesan yang disampaikan Gubernur merupakan bentuk dorongan agar seluruh lembaga, termasuk MRP, lebih aktif dalam memastikan program Otonomi Khusus berjalan sesuai tujuan.
“Bukan teguran, itu penyampaian informasi dari Bapak Gubernur supaya kami tidak hanya duduk saja, tetapi ikut mengawal,” ujar Paulina kepada awak media usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027.
Ia menjelaskan bahwa selama ini MRP menghadapi keterbatasan dalam melakukan pengawasan langsung terhadap Dana Otonomi Khusus. Hal tersebut disebabkan mekanisme penyaluran anggaran yang tidak diberikan secara langsung kepada lembaga MRP.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat MRP belum sepenuhnya dapat memantau secara detail alur distribusi dana Otonomi Khusus hingga ke tingkat masyarakat.
“Sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun, tetapi kami belum melihat secara langsung bentuk dan alur dana itu seperti apa untuk kami awasi sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Paulina menegaskan bahwa MRP tetap berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai lembaga kultural yang bertugas mengawal kepentingan masyarakat Papua.
Ia juga menyambut positif pernyataan Gubernur sebagai dorongan agar MRP diberikan ruang lebih luas dalam pengawasan dana Otonomi Khusus, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kalau diberikan kepercayaan lebih kepada MRP, kami pastikan dana itu bisa benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Terkait ketidakhadiran Ketua MRP dalam pembukaan Musrenbang, Paulina menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan tugas di wilayah lain, tepatnya di Kabupaten Mimika yang tengah menghadapi situasi tertentu.
“Kami memastikan MRP tetap akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga penutupan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan pentingnya kehadiran MRP dalam Musrenbang Otsus sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari Otonomi Khusus.
Musrenbang Otonomi Khusus dan RKPD Tahun 2027 Papua Tengah diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing daerah berbasis potensi wilayah.
[Nabire.Net/Musa Boma]
