2 weeks ago
44
Intan Jaya, 14 Januari 2026 – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Se-Jawa dan Bali melalui Koordinator Wilayah Jawa Timur–Bali menyatakan dukungan penuh terhadap Aksi Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya (GPMR-IJ) yang menyerukan penghentian darurat militer dan penanganan krisis kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pernyataan pers yang dirilis di Malang, Senin (13/1/2026). IPMMO menyoroti eskalasi konflik bersenjata yang terjadi sejak 2019 hingga awal 2026 antara TNI/Polri dan TPNPB yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil.
IPMMO menyebutkan bahwa konflik berkepanjangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat Intan Jaya. Militerisasi ruang sipil melalui penempatan aparat keamanan dan pendirian pos-pos militer di wilayah pemukiman dinilai telah menjadikan kampung, jalan umum, kebun, sekolah, dan fasilitas publik sebagai zona konflik.
Akibat kondisi tersebut, masyarakat hidup dalam ketakutan dan kehilangan rasa aman untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Konflik yang terus berulang juga memicu pengungsian massal, trauma psikologis, hilangnya mata pencaharian, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan air bersih. Perempuan, anak-anak, dan lansia disebut sebagai kelompok paling rentan terdampak.
Hingga awal tahun 2026, krisis pengungsian dinilai belum tertangani secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 60 ribu warga dari Kabupaten Intan Jaya dan Puncak Jaya terpaksa mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman seperti Timika dan Nabire, dan hingga kini belum dapat kembali ke kampung halaman mereka.
Dampak konflik juga melumpuhkan sektor pendidikan dan kesehatan. Tercatat sebanyak 52 dari 59 sekolah, mulai dari TK hingga SMA, mengalami lumpuh total. Selain itu, enam puskesmas dan fasilitas kesehatan tidak berfungsi. Keberadaan aparat bersenjata dan operasi keamanan disebut menyebabkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan mengalami ketakutan, stres, serta keterbatasan dalam menjalankan tugas, yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan dan meningkatnya angka kesakitan serta kematian.
IPMMO menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang dominan belum mampu menyelesaikan akar persoalan konflik. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru memperlebar jarak antara masyarakat lokal dan negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Berdasarkan situasi itu, Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya (GPMR-IJ) bersama IPMMO Se-Jawa dan Bali menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk segera menegakkan kembali suprastruktur dan infrastruktur pemerintahan, mengusut tuntas kasus penembakan di Sugapa melalui Komnas HAM RI, serta memulangkan seluruh pengungsi ke kampung halaman secara aman dan bermartabat.
Selain itu, mereka juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera menarik 32 pos militer dari wilayah Intan Jaya, menggerakkan pembangunan ekonomi berbasis rakyat, serta mengaktifkan kembali 42 sekolah yang lumpuh selama enam tahun terakhir.
IPMMO menegaskan bahwa pernyataan pers ini merupakan bentuk kepedulian dan seruan kepada seluruh pihak agar memberikan perhatian serius terhadap krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Kabupaten Intan Jaya.
[Nabire.Net]
