15 hours ago
6
(Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting., SST)
Nabire, 17 Maret 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire mulai melaksanakan kegiatan ground check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bekerja sama dengan PLN pada Maret hingga Agustus 2026.
Kepala BPS Kabupaten Nabire, Dio Benuvin Perkasa Ginting., SST, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang mendorong integrasi data sosial ekonomi secara nasional.
“Presiden menginstruksikan berbagai instansi, saat ini sekitar 24 lembaga pemerintah, untuk melakukan pemadanan data sehingga menghasilkan satu data tunggal sosial ekonomi nasional,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan, melalui kolaborasi dengan PLN, BPS melakukan pengecekan langsung terhadap rumah tangga pengguna listrik guna memastikan kesesuaian data di lapangan.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat apakah data rumah tangga pengguna listrik sudah sesuai, termasuk ketepatan dalam pemberian subsidi,” katanya.
Menurut Dio, selama ini masih terdapat kemungkinan penerima subsidi listrik yang secara ekonomi sudah meningkat, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data agar bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, BPS berperan menyediakan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta aplikasi pendataan. Sementara itu, petugas lapangan berasal dari PLN, khususnya tenaga Billman yang telah dilatih.
“Petugas yang turun ke lapangan adalah mitra PLN yang sudah mendapatkan pelatihan dari BPS, sehingga masyarakat tidak perlu ragu,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat di wilayah kerja PLN UP3 Nabire, meliputi Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya, untuk menerima kedatangan petugas dan memberikan data secara jujur.
“Masyarakat dapat memastikan identitas petugas melalui surat tugas atau tanda pengenal yang dibawa. Kami juga telah menyiapkan surat pemberitahuan sebagai bentuk sosialisasi,” katanya.
Dio menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan data yang akurat.
“Dengan data yang valid dan mutakhir, program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial, dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
