7 hours ago
9
Nabire, 16 Maret 2026 – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, S.STP., M.Si, membuka kegiatan workshop penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlangsung di Guest House Nabire, Senin (16/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman perangkat daerah dalam penerapan dan pelaporan SPM sebagai indikator utama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Eliezer Yogi menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Menurutnya, penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak sekadar kewajiban administratif bagi pemerintah daerah, melainkan juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.
“Penerapan SPM merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang layak,” ujar Eliezer.
Ia menjelaskan bahwa terdapat enam sektor pelayanan dasar yang menjadi fokus dalam penerapan SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.
Menurutnya, keenam sektor tersebut memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Eliezer Yogi juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan aplikasi E-SPM sebagai sistem pelaporan nasional yang digunakan untuk memantau capaian indikator pelayanan dasar oleh pemerintah daerah.
Melalui aplikasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data pelayanan dasar secara akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dilaporkan melalui sistem ini juga menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi efektivitas pelayanan dasar serta merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Meski demikian, ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan pelaporan SPM masih terdapat sejumlah tantangan di daerah. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan pemahaman indikator teknis, kelengkapan data, serta upaya meningkatkan capaian pelayanan dasar di berbagai sektor.
“Saya menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban pelaporan semata. Capaian indikator SPM harus terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran perangkat daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta perangkat daerah yang menangani pelayanan dasar untuk memastikan indikator SPM telah tercantum secara jelas dalam dokumen perencanaan, baik dalam Renstra, Renja Perangkat Daerah, maupun dalam program dan kegiatan yang mendukung pelayanan masyarakat.
Sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam perencanaan pembangunan daerah, Bapperida Papua Tengah akan terus melakukan koordinasi, pengendalian, serta pemantauan terhadap capaian SPM dari setiap perangkat daerah.
Eliezer Yogi juga menyampaikan bahwa capaian SPM di tingkat provinsi merupakan akumulasi dari capaian SPM kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.
Oleh karena itu, ke depan Bapperida berencana menggelar workshop serupa bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu SPM di delapan kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.
“Kami berharap para OPD pengampu maupun operator di masing-masing kabupaten dapat memperoleh informasi yang sama terkait pelaporan SPM melalui aplikasi E-SPM, sehingga proses input data dapat dilakukan secara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” pungkasnya.
[Nabire.Net]
