Mahasiswa Deiyai di Nabire Tolak Penambahan Pos TNI, Desak Perlindungan Warga Sipil

Nabire, Forum Mahasiswa Kabupaten Deiyai (FKMKD) Kota Studi Nabire menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan dan perlindungan masyarakat sipil di Kabupaten Deiyai. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan jumpa pers yang digelar di Nabire pada Selasa (28/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua Forum FKMKD Kota Studi Nabire, Yohanes Pigome, bersama mahasiswa asal Kabupaten Deiyai menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait. Mereka menyoroti persoalan yang dinilai berdampak terhadap ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Deiyai.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pendorongan militer serta dugaan investasi ilegal di wilayah Deiyai. Mahasiswa juga menyoroti rencana pembangunan pos TNI baru di Kampung Bomou III yang menurut mereka berpotensi memengaruhi situasi keamanan masyarakat setempat.

“Kami menyampaikan pernyataan tegas terhadap pendorongan militer dan investasi ilegal di Kabupaten Deiyai yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, termasuk rencana pembangunan pos TNI baru di Kampung Bomou III,” kata Ketua Forum FKMKD Kota Studi Nabire, Yohanes Pigome, dalam pernyataannya.

Selain itu, mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Deiyai, lembaga adat ELEMA dan ELESEM, serta DPRD Kabupaten Deiyai segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Menurut mereka, regulasi tersebut penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk berdagang, serta kegiatan sehari-hari dalam suasana yang aman, damai, dan nyaman.

Forum Mahasiswa Deiyai Kota Studi Nabire juga menyinggung dugaan penangkapan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di Kampung Yaba. Dalam pernyataannya, mereka menilai tindakan tersebut perlu diklarifikasi apabila benar terjadi dan meminta adanya proses penyelidikan secara transparan.

Mahasiswa mendesak pihak berwenang mengusut tuntas apabila terdapat oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Mereka juga meminta agar setiap proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti yang jelas serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk aspirasi mahasiswa terhadap kondisi sosial dan keamanan di Kabupaten Deiyai. Mereka berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Hingga pernyataan ini disampaikan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Deiyai, TNI, Polri, maupun DPRD Kabupaten Deiyai terkait poin-poin yang disampaikan Forum Mahasiswa Kabupaten Deiyai Kota Studi Nabire. Redaksi akan memperbarui informasi setelah memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.

[Nabire.Net]