16 hours ago
6
Nabire, Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) menggelar aksi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Rabu (29/07), sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pembagian proyek pembangunan dan pengelolaan anggaran yang dinilai belum berpihak kepada pengusaha lokal.
Koordinator pengusaha perorangan, Agus Auparay, mengatakan aksi tersebut dilakukan bukan karena ingin menciptakan konflik, melainkan sebagai upaya menyuarakan kekecewaan atas minimnya kesempatan yang diberikan kepada pengusaha OAP dalam berbagai program pemerintah.
Menurut Agus, para pengusaha memilih datang langsung ke kantor PUPR karena merasa hak-hak mereka selama ini belum terpenuhi. Ia menegaskan, aksi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah memberikan ruang yang layak bagi pengusaha asli Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Hal ini tidak akan kami lakukan jika hak kami diberikan,” ujar Agus saat ditemui di lokasi aksi.
Soroti Pembagian Paket Proyek
Dalam penyampaiannya, Agus mengungkapkan bahwa pada akhir tahun anggaran sebelumnya, pengusaha OAP hanya memperoleh paket pekerjaan yang tersisa. Kondisi tersebut dinilai tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha asli Papua.
Ia mempertanyakan keberadaan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) maupun program lain yang menurutnya seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha OAP.
“Saat bulan Desember kami hanya menerima sisa paket pekerjaan. Lalu di mana hak kami dari dana Otsus dan program lainnya?” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi yang berlangsung di halaman Kantor PUPR Papua Tengah.
Minta Transparansi Anggaran
Selain menyoroti pembagian proyek, para pengusaha juga meminta adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua. Mereka berharap pemerintah dapat menjelaskan mekanisme distribusi pekerjaan sehingga tidak menimbulkan kesan adanya ketimpangan.
Agus menilai komunikasi antara pengusaha dengan Dinas PUPR selama ini belum berjalan secara efektif. Menurutnya, aspirasi para pengusaha lebih sering disampaikan melalui pegawai sehingga tidak pernah dibahas langsung dengan pimpinan dinas.
“Selama ini komunikasi hanya melalui pegawai. Hari ini kami meminta transparansi anggaran untuk OAP agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Harapkan Kesempatan yang Setara
Para pengusaha berharap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dapat memberikan perhatian lebih kepada pelaku usaha asli Papua, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang didanai pemerintah.
Mereka menilai pengusaha OAP memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang setara sehingga dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas usaha lokal.
“Kami harus diperhatikan karena kami juga memiliki hak,” tegas Agus.
Pertemuan Masih Berlangsung
Di tengah berlangsungnya aksi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah menerima sejumlah perwakilan pengusaha OAP untuk melakukan dialog di dalam kantor. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang penyelesaian atas berbagai aspirasi yang disampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, proses diskusi masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan resmi. Belum ada pernyataan dari pihak Dinas PUPR mengenai tuntutan yang diajukan para pengusaha maupun langkah tindak lanjut yang akan diambil.
Para peserta aksi berharap hasil pertemuan dapat menghasilkan solusi yang memberikan kepastian, transparansi, serta kesempatan yang lebih adil bagi pengusaha Orang Asli Papua dalam memperoleh akses terhadap proyek pembangunan di Papua Tengah.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
