13 hours ago
4
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mempercepat persiapan pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Orang Asli Papua (OAP). Program ini akan diawali di empat kabupaten sebagai proyek percontohan sebelum diperluas ke seluruh wilayah provinsi.
Selain mempersiapkan proses verifikasi calon penerima manfaat, pemerintah juga tengah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) di tingkat kabupaten dan menyusun mekanisme penyaluran bantuan secara non-tunai melalui Bank Papua.
Program tersebut menyasar balita OAP dengan harapan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, kesehatan, serta tumbuh kembang anak sejak usia dini.
Empat Kabupaten Jadi Lokasi Perdana
Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit Papua Tengah yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Tengah, Elieser Yogi, menjelaskan bahwa tahap pertama program akan diterapkan di Kabupaten Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.
Keempat daerah tersebut dipilih sebagai wilayah percontohan sebelum implementasi dilakukan secara bertahap di seluruh delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah.
“Empat kabupaten ini menjadi tahap awal. Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten di Papua Tengah,” kata Elieser Yogi, Selasa (28/7/2026).
Menyasar Balita Orang Asli Papua
Program Bangkit Papua Tengah secara khusus diperuntukkan bagi anak Orang Asli Papua yang masih berusia di bawah lima tahun.
Penetapan status penerima manfaat didasarkan pada identitas orang tua. Apabila salah satu orang tua, baik ayah maupun ibu, merupakan Orang Asli Papua, maka anak tersebut memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan.
Menurut Elieser, penerapan kriteria tersebut relatif mudah dilakukan di wilayah pegunungan yang mayoritas penduduknya merupakan OAP. Namun, proses verifikasi akan lebih teliti di daerah dengan masyarakat yang lebih beragam seperti Nabire dan Mimika.
Data Penerima Akan Diverifikasi Langsung
Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dipadankan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai dasar penyusunan daftar calon penerima.
Meski demikian, data tersebut tidak langsung digunakan begitu saja. Pemerintah kabupaten diwajibkan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan identitas, domisili, dan kondisi ekonomi keluarga sesuai fakta di lapangan.
“Data yang kami serahkan kepada kabupaten akan divalidasi lagi agar benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujar Elieser.
Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi persyaratan.
Sekber Kabupaten Jadi Ujung Tombak Program
Keberhasilan Program Bangkit Papua Tengah juga bergantung pada pembentukan Sekretariat Bersama di masing-masing kabupaten.
Sekber akan beranggotakan berbagai organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Sosial, Bapperida, Dukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Hingga akhir Juli 2026, baru Kabupaten Paniai yang telah menyelesaikan pembentukan Sekber. Sementara Dogiyai, Intan Jaya, dan Puncak Jaya ditargetkan menuntaskannya paling lambat 31 Juli 2026.
“Kami berharap SK Sekber bisa selesai sesuai timeline sehingga menjadi motor penggerak pelaksanaan program di masing-masing kabupaten,” katanya.
Bantuan Disalurkan Lewat Bank Papua
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjuk Bank Papua sebagai mitra penyalur bantuan.
Pemilihan bank tersebut didasarkan pada jaringan pelayanan yang dinilai mampu menjangkau wilayah pedalaman Papua Tengah.
Dana bantuan nantinya akan ditransfer langsung ke rekening atas nama ibu atau wali sah anak penerima manfaat.
Apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu balita yang memenuhi syarat, maka bantuan akan diberikan sesuai jumlah anak yang terdaftar.
“Kalau dalam satu keluarga ada dua anak balita, maka bantuan akan diberikan sesuai jumlah anak karena sistem perbankan akan mencatat jumlah penerima dalam satu keluarga,” jelas Elieser.
Nilai Bantuan dan Target Penerima
Setiap balita akan memperoleh bantuan sebesar Rp350 ribu setiap bulan selama satu tahun penuh.
Dengan demikian, total bantuan yang diterima mencapai Rp4,2 juta per anak dalam satu tahun.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 4.000 balita sebagai penerima manfaat, masing-masing sebanyak 1.000 anak di empat kabupaten percontohan.
Untuk merealisasikan program tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp16,8 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Jadwal Pelaksanaan Hingga Penyaluran
Pemerintah telah menyusun tahapan pelaksanaan secara rinci melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL).
Penyampaian data calon penerima kepada pemerintah kabupaten telah dilakukan pada 21 Juli 2026.
Selanjutnya, pembentukan Sekber di tiga kabupaten serta penetapan Bank Papua sebagai bank penyalur ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026.
Tahap verifikasi lapangan dijadwalkan berlangsung hingga 24 Agustus 2026. Setelah itu, bupati di masing-masing kabupaten akan menetapkan calon penerima manfaat paling lambat 29 Agustus 2026.
Daftar tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekber Provinsi sebelum dilakukan pemeriksaan ulang hingga 7 September 2026.
Penetapan resmi penerima manfaat dijadwalkan pada 10 September 2026.
Setelah proses administrasi selesai, Bank Papua akan membuka rekening penerima hingga 14 September 2026, kemudian dilakukan koordinasi akhir pada 15 September.
Adapun penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat direncanakan berlangsung pada 20–30 September 2026.
Tak Hanya Memberikan Bantuan Tunai
Program Bangkit Papua Tengah tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan finansial.
Pemerintah juga ingin memastikan dana yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama terkait gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang.
Karena itu, saat proses pencairan bantuan berlangsung, petugas kesehatan akan memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pola asuh, kebutuhan nutrisi balita, hingga pemanfaatan bantuan secara tepat.
Pemerintah juga akan menyediakan stan edukasi yang berisi informasi mengenai makanan bergizi dan kebutuhan dasar bayi.
Setelah bantuan disalurkan, Sekber kabupaten tetap akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak serta penggunaan bantuan oleh keluarga penerima.
Langkah monitoring tersebut diharapkan mampu mengukur efektivitas Program Bangkit Papua Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Orang Asli Papua sekaligus memastikan bantuan benar-benar memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang generasi muda Papua.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
