12 hours ago
5
Nabire, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire mulai memfokuskan perhatian pada penataan operasional kendaraan angkutan lintas kabupaten sebagai langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang lebih tertib seiring posisi Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Rencana ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, yang menilai sektor transportasi memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan daerah apabila dikelola secara lebih teratur. Selain meningkatkan pemasukan, penataan tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.
Menurut Yulianus, pemerintah melihat masih adanya pekerjaan rumah dalam pengelolaan angkutan lintas kabupaten. Oleh sebab itu, penertiban kendaraan akan menjadi salah satu program prioritas yang segera didorong.
“Ini menjadi tugas dan pekerjaan rumah yang harus kita genjot. Penertiban kendaraan lintas kabupaten akan dilakukan agar pengelolaan transportasi semakin baik sekaligus mendukung peningkatan PAD,” kata Yulianus Pasang saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/07).
Terminal Khusus Jadi Bagian dari Penataan
Tidak hanya menyiapkan langkah penertiban, Pemkab Nabire juga merancang pembangunan terminal khusus bagi kendaraan angkutan lintas kabupaten. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat aktivitas kendaraan umum yang melayani perjalanan antardaerah.
Keberadaan terminal dinilai penting karena mampu memusatkan aktivitas naik-turun penumpang, memudahkan pengawasan operasional kendaraan, serta menciptakan arus transportasi yang lebih tertib dibandingkan kondisi saat ini.
Dengan adanya lokasi yang terintegrasi, pemerintah berharap pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih nyaman sekaligus memberikan kepastian bagi operator angkutan dalam menjalankan aktivitasnya.
Kolaborasi Antarwilayah Jadi Kunci
Pemkab Nabire menyadari bahwa penataan transportasi lintas kabupaten tidak dapat dilakukan secara sepihak. Sebab, kendaraan yang beroperasi melayani rute antardaerah melibatkan lebih dari satu pemerintah daerah.
Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah serta pemerintah kabupaten lainnya akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sinergi antarlembaga diharapkan mampu menghasilkan aturan yang seragam sehingga proses penertiban berjalan efektif tanpa menghambat mobilitas masyarakat.
Yulianus menegaskan dukungan seluruh pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara optimal.
Sejalan dengan Peran Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi
Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, Nabire menghadapi peningkatan aktivitas ekonomi maupun mobilitas masyarakat dari berbagai wilayah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan akan sistem transportasi yang tertata semakin mendesak.
Penataan angkutan lintas kabupaten dipandang sebagai salah satu langkah untuk menyesuaikan perkembangan kota. Selain meningkatkan ketertiban lalu lintas, kebijakan ini juga diharapkan mampu mendukung wajah Nabire sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan ekonomi di Papua Tengah.
Di berbagai daerah di Indonesia, keberadaan terminal resmi dan pengelolaan angkutan yang terintegrasi terbukti membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan operasional kendaraan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi dan pengelolaan transportasi yang lebih transparan.
Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, manfaatnya diperkirakan tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
Sistem yang lebih tertib berpotensi meningkatkan kenyamanan penumpang, memperjelas titik keberangkatan dan kedatangan kendaraan, serta mempermudah pengawasan terhadap keselamatan operasional angkutan umum. Di sisi lain, peningkatan PAD dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan dan peningkatan layanan publik.
Pemkab Nabire berharap seluruh rangkaian penataan ini dapat berjalan melalui kerja sama lintas pemerintah sehingga transportasi antarkabupaten menjadi lebih aman, teratur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam waktu mendatang, pemerintah juga akan mematangkan koordinasi serta menyiapkan langkah teknis agar program penertiban dan pembangunan terminal dapat direalisasikan secara bertahap.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
