17 hours ago
11
Nabire, 18 Mei 2026 – BKPSDM Provinsi Papua Tengah resmi mengumumkan hasil seleksi verifikasi administrasi peserta Bimbingan Belajar (Bimbel) Persiapan Seleksi Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2025/2026. Sebanyak 250 peserta dari delapan kabupaten di Papua Tengah dinyatakan lolos dan akan mengikuti program bimbingan belajar intensif di Jayapura.
Pengumuman tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 800.1.1.1/95/BKPSDM. Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan peluang generasi muda Papua bersaing dalam seleksi sekolah kedinasan tingkat nasional.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi sejak Januari 2026 dengan sejumlah kementerian yang memiliki sekolah kedinasan.
“Selama ini masyarakat Papua lebih mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan. Padahal di kementerian lain juga ada sekolah kedinasan yang bisa diakses anak-anak Papua,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan sekolah kedinasan yang menjadi fokus program ini meliputi institusi di bawah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, STIS, hingga sekolah kedinasan meteorologi dan geofisika.
Menurut Denci, penerimaan sekolah kedinasan dibuka melalui jalur pembibitan, afirmasi, dan jalur umum. Namun saat ini Papua Tengah lebih fokus mempersiapkan peserta melalui program bimbingan belajar sebelum mengikuti seleksi resmi kementerian terkait.
“BKPSDM hanya memfasilitasi anak-anak Papua Tengah untuk ikut bimbel. Soal kelulusan nantinya kembali kepada kemampuan masing-masing peserta,” katanya.
250 Peserta dari Delapan Kabupaten
Sebanyak 250 peserta yang lolos seleksi administrasi berasal dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Masing-masing kabupaten mendapat kuota 32 peserta, sementara Kabupaten Nabire memperoleh 33 peserta.
Peserta akan mengikuti bimbingan belajar selama satu bulan di Jayapura dengan materi persiapan tes sekolah kedinasan dan simulasi Computer Assisted Test (CAT).
“Kita ambil peserta dari delapan kabupaten. Harapan kita mereka bisa bersaing dan masuk sekolah kedinasan,” ujar Denci.
Pemprov Papua Tengah Tanggung Biaya Peserta
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menanggung seluruh kebutuhan peserta selama mengikuti program tersebut. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, tiket perjalanan pulang-pergi Nabire–Jayapura, hingga pendampingan bagi peserta yang nantinya dinyatakan lulus sekolah kedinasan.
“Anak-anak harus sehat. Pemeriksaan kesehatan akan dibayar pemerintah provinsi. Tiket pulang-pergi juga ditanggung. Kalau mereka lulus, BKPSDM juga akan mengantar mereka ke sekolah kedinasan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan membantu penyediaan tempat tinggal apabila kampus tujuan tidak menyediakan asrama bagi mahasiswa.
Kuota Papua dan Maluku Masih Terbatas
Denci mengakui kuota penerimaan sekolah kedinasan untuk wilayah Papua dan Maluku masih terbatas karena skema afirmasi nasional masih digabung.
Meski begitu, ia berharap program bimbingan belajar tersebut mampu meningkatkan kualitas peserta asal Papua Tengah sehingga memiliki nilai CAT yang kompetitif saat seleksi nasional berlangsung.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berharap peserta yang nantinya lulus sekolah kedinasan dapat kembali mengabdi di Papua Tengah untuk membantu pembangunan daerah.
“Harapan kita mereka kembali bertugas di Papua Tengah dan membangun daerah ini,” tutupnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
