BPTD Kepri Diduga Kebal Hukum, Bungkam soal Proyek Rp14 M

1 month ago 25

Kepritoday.com – Pembangunan gedung Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kepri di Batam, yang didanai dari anggaran negara sekitar Rp14 miliar, seharusnya menjadi simbol kemajuan sektor transportasi di wilayah kepulauan. Namun kenyataannya, proyek ini justru menyisakan kontroversi dan dugaan pelanggaran.

Alih-alih terbuka dan menjelaskan polemik yang terjadi, BPTD Kepri justru memilih diam. Tak satu pun pejabat yang bersedia memberikan klarifikasi terkait berbagai polemik yang muncul.

Padahal, sebagai institusi pelaksana dan pengelola proyek, BPTD Kepri memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjawab tudingan publik. Namun sikap yang ditampilkan justru mencerminkan pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Subkontraktor lokal yang terlibat dalam pengerjaan proyek mengaku belum menerima pembayaran sepenuhnya dari pihak kontraktor utama. Bahkan beberapa dari mereka terpaksa menunda proyek lain dan berutang karena pembayaran dari proyek BPTD Kepri tak kunjung turun.

Dalam catatan lapangan, proyek ini sempat mengalami berbagai polemik di tengah pelaksanaannya. Namun, hingga kini tidak ada penjelasan resmi yang diberikan, termasuk terkait peresmian yang dilakukan di tengah aksi protes dari subkontraktor dan pekerja yang belum dibayar sepenuhnya.

Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah melaporkan dugaan pelanggaran proyek ini ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Namun hingga kini, proses penegakan hukum tak menunjukkan perkembangan signifikan.

Ketika laporan publik menguap, BPTD Kepri bungkam, dan subkontraktor tak dilindungi, maka hukum pun tampak tak memiliki daya. Publik mulai bertanya, apakah proyek ini “diselamatkan” oleh kekuatan yang membuatnya kebal hukum?

Sementara sampai saat ini PPK proyek tersebut sampai saat ini memilih bungkam saat media ini melakukan konfirmasi.(wae)