8 hours ago
8
Nabire, 11 April 2026 – Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah, Anis Labene, menyatakan dukungannya terhadap langkah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah dalam mendorong putra-putri daerah mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan.
Dukungan tersebut disampaikan Anis melalui sambungan telepon saat menanggapi langkah BKPSDM yang pada tahun 2026 resmi memperluas fasilitasi seleksi calon mahasiswa ke enam sekolah kedinasan selain Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Menurut Anis, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama sejak berdirinya Provinsi Papua Tengah. Ia menilai langkah BKPSDM memanfaatkan peluang sekolah kedinasan merupakan kebijakan progresif untuk menjawab persoalan ketenagakerjaan dan keterbatasan lapangan kerja di daerah.
“Langkah ini sangat strategis untuk membuka kesempatan bagi generasi muda Papua Tengah agar memiliki masa depan yang jelas melalui jalur pendidikan kedinasan,” kata Anis.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan kuota bagi delapan kabupaten di Papua Tengah dilakukan secara terbuka, adil, dan transparan tanpa terjadi tumpang tindih antar daerah.
“Kami berharap BKPSDM membagi kuota secara proporsional dan melakukan seleksi secara transparan, tanpa pilih kasih, serta menjangkau anak-anak di wilayah terpencil yang memiliki kemampuan namun terbatas akses,” tegasnya.
Anis menambahkan, selama ini masyarakat cenderung hanya mengenal IPDN sebagai sekolah kedinasan, padahal terdapat sejumlah sekolah lain yang memiliki peluang besar untuk masa depan generasi muda.
Ia mengajak lulusan tahun 2024 hingga 2026 yang belum melanjutkan pendidikan atau masih menganggur untuk memanfaatkan peluang tersebut.
“Ini kesempatan besar. Setelah lulus, mereka tidak perlu lagi mengikuti seleksi CPNS karena sudah menjadi bagian dari sistem. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi V DPR Papua Tengah akan terus mengawasi proses sosialisasi hingga perekrutan agar berjalan transparan dan menjangkau seluruh masyarakat.
“Kami mendukung penuh langkah progresif BKPSDM dan akan memastikan proses ini benar-benar terbuka untuk seluruh masyarakat Papua Tengah,” tutupnya.
BKPSDM Perluas Seleksi ke Enam Sekolah Kedinasan
Sementara itu, BKPSDM Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah daerah di delapan kabupaten pada tahun 2026 fokus melakukan proses seleksi calon mahasiswa untuk menjalani studi di enam sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga di Indonesia.
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya sejak 2023, pihaknya hanya memfokuskan seleksi pada calon praja IPDN. Namun tahun ini, atas arahan Gubernur Papua Tengah, program tersebut diperluas ke sejumlah sekolah kedinasan lainnya.
“Rencananya, pekan depan kami turunkan tim ke delapan kabupaten, mulai dari Nabire, Mimika, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Paniai untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa dan orang tua,” jelas Denci.
Adapun enam sekolah kedinasan yang akan difasilitasi BKPSDM pada tahun 2026 yakni:
-
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
-
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
-
Politeknik Imigrasi
-
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
-
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)
-
Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)
Menurut Denci, program tersebut memprioritaskan putra-putri asli Papua Tengah untuk mendapatkan kesempatan kuliah gratis dan dipersiapkan menjadi birokrat profesional.
“Provinsi ini dibentuk untuk membangun dan memberdayakan anak-anak Asli Papua. Itu juga bagian dari roh Otonomi Khusus,” tegasnya.
Tiga Jalur Seleksi Disiapkan
Kepala Bidang Pengembangan SDM BKPSDM Papua Tengah, Wanda Joice Tangkere, menjelaskan bahwa terdapat tiga jalur seleksi yang akan diterapkan, yakni jalur reguler, jalur afirmasi kewilayahan khusus untuk enam provinsi di Tanah Papua, serta jalur pembibitan khusus yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Ia menambahkan bahwa peserta yang lolos seleksi nantinya akan dipersiapkan untuk kembali mengabdi di daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial BKPSDM Papua Tengah, Ferdinand Somnaikubun, berharap program tersebut mampu membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Papua Tengah untuk mengenyam pendidikan gratis dan menjadi aparatur profesional.
“Kami akan melakukan sosialisasi secara masif serta memberikan bimbingan belajar sebelum seleksi, agar calon mahasiswa mengetahui potensi dan sekolah kedinasan yang sesuai,” ujarnya.
Dengan adanya program ini, masyarakat di Papua Tengah diharapkan mulai mengakses informasi terkait sekolah kedinasan serta mempersiapkan diri menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2026.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
