2 weeks ago
39
Nabire, 14 Januari 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memasuki babak baru dalam tata kelola pembangunan berbasis data. Melalui peluncuran Aplikasi SADAR Papua Tengah (Satu Data, Satu Arah, Satu Papua Tengah), pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Launching aplikasi berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (14/01), dan dihadiri oleh perwakilan Gubernur Papua Tengah, Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus Ukkas, pimpinan OPD, Kepala BPS Kabupaten Nabire, para narasumber, serta admin organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Ukkas, ditegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Tanpa data yang valid dan terintegrasi, perencanaan berisiko melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau tidak ada data, maka pemikiran awal juga tidak akan tepat. Perencanaan itu harus berdasarkan data,” ujar Ukkas.
Selama ini, pemerintah daerah masih dihadapkan pada persoalan klasik berupa perbedaan dan ketidaksinkronan data antarinstansi, yang kerap memengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Kehadiran Aplikasi SADAR Papua Tengah dinilai sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam membangun sistem satu data yang kredibel.
Namun demikian, Ukkas menekankan bahwa keberhasilan aplikasi ini tidak hanya bergantung pada Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan pada seluruh OPD sebagai produsen data. Diskominfo berperan sebagai koordinator, sementara tanggung jawab validitas dan kelengkapan data berada pada masing-masing OPD melalui admin yang telah ditunjuk.
“Jangan sampai ketika aplikasi dibuka, datanya kosong. Tanggung jawab pengisian data ada di OPD masing-masing,” tegasnya.
Ia mencontohkan pentingnya integrasi data lintas sektor, mulai dari data penerima bantuan sosial, jumlah Orang Asli Papua (OAP), data kependudukan berbasis NIK, hingga data sektor pertanian seperti luas lahan dan alih fungsi lahan. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pimpinan daerah diyakini mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.
Aplikasi SADAR Papua Tengah dirancang sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) bagi data pembangunan daerah. Sistem ini diharapkan mampu mengakhiri perbedaan data yang selama ini kerap muncul, baik antarinstansi maupun antara daerah dan pemerintah pusat.
“Data yang dipercaya adalah data yang ada dalam sistem, yang sesuai standar BPS dan memiliki NIK. Tidak boleh lagi ada data berbeda-beda,” kata Ukkas.
Selain memperkuat perencanaan pembangunan, aplikasi ini juga mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta percepatan transformasi digital di Papua Tengah. Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berencana memperluas penerapan aplikasi SADAR hingga ke delapan kabupaten melalui pelatihan berjenjang bagi OPD kabupaten.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa, menjelaskan bahwa Aplikasi SADAR Papua Tengah merupakan platform digital yang dikembangkan sebagai pusat integrasi data sektoral daerah.
“Aplikasi ini menghimpun dan mengelola data dari seluruh OPD, menyediakan data sesuai standar metadata, kode referensi, dan interoperabilitas, serta menjadi satu-satunya rujukan data resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.
Ia menambahkan, aplikasi ini bertujuan menyediakan referensi data resmi pemerintah daerah, menyeragamkan pengelolaan data antar-OPD, mendukung perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
Melalui peluncuran Aplikasi SADAR Papua Tengah, pemerintah berharap seluruh OPD membangun budaya kerja berbasis data, melakukan penginputan data secara konsisten, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
“Setiap kebijakan yang kita ambil harus didasarkan pada data yang valid, bukan sekadar asumsi, demi masa depan Papua Tengah yang lebih maju, merata, dan berkeadilan,” tutup Ukkas.
[Nabire.Net/Musa Boma]
