16 hours ago
10
Nabire, Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha OAP Papua Tengah mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah, Senin (21/9/2026).
Kedatangan mereka dilakukan untuk meminta kepastian mengenai tindak lanjut pembahasan anggaran perubahan yang sebelumnya telah dibicarakan bersama Kepala Dinas PUPR Papua Tengah. Para pengusaha ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan kesepakatan, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan paket pekerjaan.
Aspirasi tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya antara para pengusaha OAP dengan pimpinan Dinas PUPR Papua Tengah. Mereka menilai diperlukan kepastian agar pembahasan yang sudah dilakukan tidak berhenti pada tahap komunikasi, tetapi memiliki tindak lanjut yang jelas.
Pengusaha Minta Kepastian Dana Perubahan
Ketua Himpunan Pengusaha OAP Papua Tengah sekaligus koordinator aksi, Agus Auparai, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk penagihan terhadap komitmen yang sebelumnya telah disampaikan.
Menurut Agus, kekecewaan muncul setelah proses pembahasan anggaran berjalan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan. Ia mempertanyakan tidak adanya kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas sebelum yang bersangkutan meninggalkan daerah.
“Kami demo ini karena menagih janji menunggu dana perubahan. Setelah DPR memutuskan dan DPA diserahkan, beliau malah langsung berangkat tanpa menemui kami untuk berbicara.”
Agus menegaskan, yang dicari para pengusaha bukan sekadar mengenai besar atau kecilnya nilai anggaran. Mereka menginginkan kepastian informasi mengenai program, paket pekerjaan, serta mekanisme tindak lanjut yang dapat dijelaskan secara terbuka kepada para pelaku usaha.
Kepala Dinas Tidak Berada di Tempat
Namun, harapan massa untuk bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR belum terealisasi. Saat tiba di kantor, para pengusaha ditemui Kepala Bidang Cipta Karya, Eko Sulistyo.
Eko menjelaskan bahwa Kepala Dinas sedang berada di luar daerah untuk mengikuti agenda kedinasan. Sementara Sekretaris Dinas juga belum dapat menerima massa karena sedang dalam kondisi sakit.
Pihak Dinas PUPR kemudian berupaya menghubungi Kepala Dinas melalui sambungan telepon. Namun komunikasi belum tersambung karena nomor yang bersangkutan berada di luar jangkauan.
Menurut Eko, komunikasi selanjutnya dilakukan melalui pesan singkat dengan harapan Kepala Dinas dapat memberikan respons dan menentukan waktu untuk pertemuan lanjutan.
Atas arahan aparat kepolisian yang berada di lokasi, kontak para pengusaha juga diserahkan kepada pihak terkait. Langkah tersebut dimaksudkan untuk membuka jalur komunikasi dan memudahkan penjadwalan pertemuan berikutnya.
Dorong Keterlibatan Pengusaha OAP
Selain persoalan anggaran perubahan, para pengusaha juga menyampaikan aspirasi terkait keterlibatan pengusaha asli Papua dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah.
Mewakili kontraktor Papua Tengah, Maria Erari, meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di Papua Tengah memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha OAP dalam pembagian paket pekerjaan.
Ia mendorong agar paket pekerjaan yang bersumber dari dana otonomi khusus maupun sumber pembiayaan pemerintah lainnya dapat melibatkan pelaku usaha Papua secara proporsional.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha OAP diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat asli Papua dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah.
Menunggu Pertemuan Lanjutan
Persoalan yang disampaikan para pengusaha kini masih menunggu tindak lanjut melalui komunikasi dengan pimpinan Dinas PUPR Papua Tengah.
Bagi massa, pertemuan lanjutan diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai hasil pembahasan anggaran perubahan sekaligus memastikan bagaimana kebijakan terkait paket pekerjaan akan dijalankan.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian tersebut penting agar komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat berjalan terbuka serta mengurangi potensi kesalahpahaman di kemudian hari.
Para pengusaha OAP berharap persoalan tersebut dapat segera dibahas melalui forum resmi bersama pihak terkait sehingga aspirasi mengenai anggaran perubahan dan keterlibatan pengusaha Papua memperoleh kejelasan lebih lanjut.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
