17 hours ago
8
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah melalui workshop penguatan kapasitas Sekretariat Bersama (Sekber) yang melibatkan pemerintah provinsi dan empat kabupaten sasaran awal.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Nabire pada 22–23 September 2026 tersebut menghadirkan SKALA atau Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar sebagai salah satu narasumber.
Workshop dibuka Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), MH.Kes., yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Forum tersebut diarahkan untuk memperjelas peran Sekber, memperbaiki koordinasi antarlembaga, sekaligus memperkuat pengelolaan data penerima manfaat.
Program Bangkit sendiri telah diluncurkan Pemprov Papua Tengah pada Juli 2026 sebagai program yang diarahkan pada pembangunan generasi dan keluarga yang inklusif serta tangguh. Tahap awal pelaksanaannya mencakup empat kabupaten, yakni Paniai, Dogiyai, Intan Jaya dan Puncak Jaya, sebelum direncanakan diperluas ke seluruh delapan kabupaten di Papua Tengah.
Sekber Diminta Tak Sekadar Administratif
Dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa yang dibacakan Sekda, pemerintah daerah menekankan bahwa Program Bangkit membutuhkan kerja lintas sektor.
Menurut gubernur, pelaksanaan program tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD). Perencanaan, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pangan dan sektor terkait lainnya harus berjalan dalam koordinasi yang sama.
“Program Bangkit harus menjadi kerja bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dengan satu tujuan, satu sasaran yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan serta pembagian peran yang tegas,” demikian pesan Meki dalam sambutannya.
Penekanan tersebut sejalan dengan desain awal Program Bangkit yang memang menempatkan Sekretariat Bersama sebagai bagian penting dalam koordinasi pelaksanaan. Pada tahap peluncuran, pemerintah provinsi dan empat kabupaten sasaran juga telah menyepakati penguatan koordinasi serta pemanfaatan dan pemutakhiran data.
Meki meminta Sekber tidak hanya aktif ketika terdapat kegiatan. Struktur organisasi, tanggung jawab, mekanisme koordinasi hingga tenggat pekerjaan perlu dibuat secara jelas sehingga setiap unsur mengetahui tugas masing-masing.
Akurasi Data Jadi Perhatian
Salah satu pembahasan penting dalam workshop adalah persoalan data penerima manfaat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai ketepatan data menjadi faktor penting agar intervensi program dapat diberikan kepada keluarga yang sesuai dengan kriteria.
Dalam sambutan tertulisnya, Meki menyebut pemerintah provinsi telah mengidentifikasi sekitar 1,06 juta penduduk berdasarkan nama dan alamat. Namun, masih terdapat sekitar 300 ribu hingga 400 ribu penduduk yang membutuhkan pendataan lebih lanjut.
Ia meminta perangkat daerah seperti Dukcapil, Dinas Sosial, BP3AKB dan instansi terkait memperkuat pertukaran serta pemutakhiran informasi.
Pesan tersebut menjadi relevan dengan mekanisme Program Bangkit yang sejak awal menggunakan data sosial sebagai salah satu dasar identifikasi penerima manfaat. SKALA juga menyebut pemanfaatan data sebagai bagian penting dalam mendukung penetapan sasaran program.
Sebagai pembanding, pada tahap awal Program Bangkit tahun 2026, pemerintah menargetkan sekitar 4.000 balita OAP di empat kabupaten, masing-masing 1.000 balita. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan Rp18,5 miliar melalui Dana Otonomi Khusus untuk pelaksanaan program tersebut pada 2026.
Empat Kabupaten Jadi Tahap Awal
Empat kabupaten yang menjadi lokasi awal diharapkan dapat menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah sebelum cakupan Program Bangkit diperluas.
Berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan, termasuk kendala pendataan, koordinasi, distribusi layanan dan mekanisme pengawasan, dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahap berikutnya.
Kepala Bapperida Papua Tengah sekaligus Ketua Sekber Program Bangkit, Eliezer Yogi, mengatakan keberadaan Sekber diperlukan sebagai wadah untuk menyatukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan data, monitoring dan evaluasi.
“Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan setelah workshop ini,” ujarnya.
Materi kegiatan mencakup kelembagaan Sekber, pembagian peran, pengelolaan serta verifikasi data, koordinasi lintas sektor, monitoring, pengawasan, mekanisme pengaduan, identifikasi risiko hingga penyusunan rencana kerja.
Pemerintah Diminta Ukur Dampak di Masyarakat
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mendorong agar keberhasilan Program Bangkit tidak hanya dinilai dari jumlah kegiatan maupun serapan anggaran.
Indikator yang lebih penting adalah perubahan yang dirasakan keluarga penerima manfaat, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan, perlindungan kelompok rentan serta peningkatan kemandirian keluarga.
Meki juga meminta jajaran pemerintah provinsi tidak hanya mengandalkan data dari sistem atau dashboard. Kondisi masyarakat di lapangan perlu diperiksa secara langsung agar kebijakan yang diambil sesuai dengan persoalan sebenarnya.
Ke depan, Sekber provinsi dan kabupaten diharapkan menghasilkan rencana tindak lanjut yang memuat pembagian tanggung jawab, sasaran penerima manfaat, pola koordinasi, jadwal kerja serta mekanisme monitoring dan pelaporan.
Gubernur Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Papua Tengah juga dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten untuk melihat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah, termasuk Program Bangkit.
Dengan demikian, workshop dua hari di Nabire tersebut menjadi bagian dari proses memperkuat pelaksanaan program agar koordinasi pemerintahan, kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara lebih terpadu.
[Nabire.Net/Musa Boma]
