1 month ago
41
Wamena, 17 Desember 2025 – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menilai Indonesia tidak menghormati peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2025. Penilaian tersebut disampaikan YKKMP menyusul adanya informasi dugaan operasi militer yang dilakukan oleh TNI di Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada hari yang sama.
Menurut keterangan YKKMP, informasi awal diperoleh dari laporan masyarakat setempat melalui komunikasi telepon. Disebutkan bahwa pada Selasa, 10 Desember 2025, sekitar pukul 05.00 WIT, enam unit helikopter militer terbang dari wilayah Kenyam menuju Distrik Gearek dan melakukan penyerangan terhadap lokasi yang diduga sebagai tempat tinggal anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Helikopter berputar di udara sejak subuh dan melakukan penyerangan di wilayah Gearek,” ungkap salah satu warga setempat sebagaimana disampaikan YKKMP.
YKKMP menyebutkan bahwa akibat peristiwa tersebut, sejumlah rumah warga sipil yang berada di sekitar lokasi dilaporkan mengalami kerusakan. Selain itu, satu helikopter juga dilaporkan melakukan pendropan pasukan di wilayah tersebut.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, sekitar 15 warga dari wilayah Pasir Putih disebut sempat menggunakan perahu jenis Johnson menuju Distrik Gearek. Namun, upaya pemantauan tersebut tidak membuahkan hasil karena warga mengaku melihat formasi pasukan TNI membentuk barisan menyerupai huruf “L”, sehingga mereka memutuskan kembali ke Distrik Pasir Putih tanpa melakukan dokumentasi.
YKKMP juga melaporkan bahwa pasca kejadian tersebut, masyarakat Distrik Gearek mengalami trauma dan mulai mengungsi meninggalkan kampung halaman mereka menuju Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga. Hingga saat ini, menurut YKKMP, belum terdapat informasi pasti mengenai jumlah korban maupun jaminan keamanan bagi warga sipil yang masih berada di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, YKKMP menyoroti peristiwa tersebut karena terjadi bertepatan dengan Hari HAM Sedunia. YKKMP mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara pendiri sekaligus anggota aktif Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kembali terpilih untuk periode 2024–2026.
“Sebagai anggota aktif Dewan HAM PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun nasional,” tulis YKKMP dalam pernyataan tertulisnya.
YKKMP juga menyinggung pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, yang pada momentum peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2025 menyampaikan niat Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB. Menurut YKKMP, niat tersebut dinilai belum sejalan dengan penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di dalam negeri, khususnya di Papua.
Atas dasar itu, YKKMP menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya mendesak pemerintah pusat untuk menarik pasukan dari Distrik Gearek, menjamin pemulangan warga sipil yang mengungsi, serta meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait operasi keamanan di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Theo Hesegem selaku Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Pembela HAM, serta Ketua Forum Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba Provinsi Papua Pegunungan, dalam keterangan tertulis yang diterbitkan di Wamena pada 14 Desember 2025.
[Nabire.Net]
