16 hours ago
5
Biak Numfor, 5 Februari 2026 – Ribuan warga Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Wilayah III Biak–Supiori menggelar aksi damai untuk menolak dugaan penggunaan tanah adat oleh Batalyon TNI di Biak Timur dan Supiori Utara, serta menolak rencana pembangunan bandar antariksa di Biak.
Aksi damai tersebut digelar pada Rabu (4/2/2026) mulai pukul 12.00 WIT hingga selesai. Massa aksi bergerak dari halaman Gereja GKI Eben Haezer Ridge menuju Kantor DPRK Biak Numfor.
Sekitar 1.000 lebih peserta yang terdiri dari masyarakat adat, pendeta, jemaat GKI, serta perwakilan denominasi gereja lain di Biak Numfor turut ambil bagian dalam aksi ini. Aksi damai dikoordinasikan oleh Pdt. John Baransano, S.Si.Th., M.Mis.
Dalam pernyataan resminya, Pdt. John Baransano menegaskan bahwa tanah di Papua, khususnya Biak Numfor dan Supiori, bukanlah tanah kosong maupun tanah negara, melainkan tanah adat milik masyarakat hukum adat Biak.
“Tanah Papua, Biak Numfor dan Supiori bukan tanah kosong atau tanah negara. Tanah ini adalah tanah adat milik masyarakat hukum adat Biak. Bagi orang Papua, tanah adalah identitas, warisan leluhur, sumber kehidupan, dan martabat manusia yang dianugerahkan Tuhan,” tegasnya, seperti dikutip Nabire Net.
Ia menambahkan, sebagai gereja, GKI terpanggil untuk berdiri bersama masyarakat yang lemah, memperjuangkan keadilan, serta merawat ciptaan Tuhan.
Aksi damai ini bertujuan untuk menyuarakan penolakan terhadap dugaan penggunaan tanah adat oleh pihak TNI, menyatakan dukungan gereja kepada masyarakat adat terdampak, mendorong penyelesaian yang adil, bermartabat, dan manusiawi, serta menolak rencana pembangunan bandar antariksa di Biak. Selain itu, massa juga menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah daerah dan pihak terkait.
Aksi yang bersifat pastoral ini turut dihadiri Ketua AM Sinode Wilayah III Biak–Supiori, Pdt. Michael Kapisa, bersama para pendeta dan jemaat.
Delegasi aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Biak Numfor, Noak Krey, S.Pd dan Mintje Anna Yawan, SE, M.Pd, serta seluruh anggota DPRD Biak Numfor.
Pdt. John Baransano menegaskan bahwa kehadiran para hamba Tuhan dan jemaat dalam aksi ini merupakan bentuk kunjungan pastoral kepada pemerintah. Sementara itu, Pdt. Michael Kapisa berharap agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius dan tidak berhenti sebatas penerimaan aspirasi.
Aksi damai ini mencerminkan dinamika dan ketegangan terkait dugaan penggunaan tanah adat di Papua, di tengah rencana pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan dan menghormati hak-hak masyarakat adat.
[Nabire.Net/Hendy Mirino]
