1 day ago
9
Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Predikat tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam rapat paripurna DPRK Nabire yang berlangsung di Aula DPRK Nabire, Senin (31/8/2026).
Yang membuat capaian tersebut semakin menonjol, opini WTP kali ini menjadi yang ke-10 secara berturut-turut bagi Kabupaten Nabire.
Dalam rapat paripurna, Bupati Mesak Magai menempatkan laporan keuangan daerah sebagai bagian penting dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran publik.
Laporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaga legislatif, tetapi juga menjadi bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga pengawasan, pemeriksa keuangan, serta pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah Nomor 02.A/T/I.HP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026, Kabupaten Nabire kembali mendapatkan opini WTP.
Bagi Pemkab Nabire, penghargaan tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik pada tahun-tahun berikutnya.
Pendapatan Daerah Hampir Rp1,9 Triliun
Dari laporan realisasi APBD 2025, pendapatan Kabupaten Nabire tercatat sebesar Rp1.885.074.093.276,47.
Angka tersebut setara dengan 99,37 persen dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.897.066.163.174.
Salah satu komponen yang menunjukkan kinerja positif adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Nabire menargetkan PAD sebesar Rp153.054.878.767, namun realisasinya mencapai Rp195.630.511.553,47 atau sekitar 127,81 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1.456.576.369.487 atau 96,38 persen dari anggaran Rp1.511.135.640.263.
Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga terealisasi hampir sepenuhnya, yakni Rp232.867.212.236 atau 99,99 persen dari target Rp232.875.644.144.
Belanja Terealisasi Rp1,88 Triliun
Di sisi belanja, Pemkab Nabire mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.013.657.183.065. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp1.880.883.854.872,70 atau 93,40 persen.
Realisasi itu mencakup belanja operasi sebesar Rp1.378.527.811.745,70, belanja modal Rp277.634.106.002, belanja tidak terduga Rp78.320.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp146.401.937.125.
Pelaksanaan APBD 2025 juga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp4.190.238.403,77.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan tercatat Rp157.967.931.612,41, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp32 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp125.967.931.612,41.
Dari keseluruhan perhitungan tersebut, SiLPA Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp130.158.170.016,18.
Tantangan Setelah 10 Kali Raih WTP
Predikat WTP selama satu dekade menjadi catatan positif bagi Kabupaten Nabire. Namun, capaian tersebut juga membawa ekspektasi agar pengelolaan anggaran semakin transparan, efektif, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sebab, kualitas APBD tidak semata-mata diukur dari opini pemeriksaan atas laporan keuangan. Dampak anggaran terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pemerintah daerah.
Pemkab Nabire mengarahkan kebijakan pembangunan melalui visi “Nabire Maju, Aman, Mandiri dan Sejahtera Secara Berkelanjutan.”
Arah tersebut diterjemahkan melalui sejumlah misi, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan nilai tambah ekonomi daerah, memperkuat profesionalisme tata kelola pemerintahan, hingga memperluas pemerataan pembangunan infrastruktur.
Bupati Mesak Magai juga menyampaikan penghargaan kepada DPRK Nabire, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, serta seluruh masyarakat yang ikut mendukung pelaksanaan APBD 2025.
Dengan WTP 10 tahun berturut-turut, pekerjaan berikutnya bagi Pemkab Nabire bukan hanya mempertahankan opini pemeriksaan, tetapi memastikan pengelolaan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan dan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
