16 hours ago
10
Mimika, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa/i Mimika menggelar aksi damai di Gedung DPRK Mimika, Senin (31/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan keamanan, kemanusiaan, hak masyarakat adat, pendidikan, ekonomi hingga pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mimika.
Aksi mahasiswa diterima langsung Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau bersama sejumlah anggota dewan. Dalam penyampaian aspirasinya, mahasiswa mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah konkret terhadap kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di wilayah Mimika.
Mahasiswa menilai persoalan keamanan tidak cukup hanya dibahas melalui kebijakan dan penganggaran. Mereka meminta pemerintah turun melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak berbagai persoalan sosial dan konflik.
Salah satu peserta aksi, Fransiska, meminta Bupati Mimika menunjukkan kepemimpinan dalam merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Bupati harus hadir di sini untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana terjadi pembunuhan,” kata Fransiska dalam orasinya.
Ia juga mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Menurutnya, penegakan hukum harus memberikan perlindungan kepada masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Mahasiswa Soroti Pengungsian dan Dugaan Pelanggaran HAM
Selain kasus pembunuhan, persoalan pengungsian masyarakat akibat konflik di sejumlah wilayah Papua turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menurut mereka lebih banyak berkutat pada persoalan anggaran, sementara persoalan kemanusiaan di tengah masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai.
Wakil Koordinator Lapangan, Geovani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan ketidakadilan dan dugaan pelanggaran HAM.
Geovani menyebut dirinya hadir bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat Papua yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kondisi masyarakat.
“Hari ini saya masih mahasiswa. Saya juga perempuan asli Amungme yang punya tanah di Kabupaten Mimika ini. Tetapi hari ini saya berdiri sebagai manusia Papua yang sadar atas ketidakadilan yang terjadi di Tanah Papua,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sejumlah kebijakan yang dinilai belum cukup melibatkan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP).
Mahasiswa meminta persoalan terkait hak masyarakat adat, kekerasan terhadap warga sipil, serta berbagai dugaan pelanggaran HAM mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Sampaikan 27 Tuntutan
Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Koordinator Umum Maximus Wamenareyau, Koordinator Lapangan Deni Kum dan sejumlah koordinator aksi, Solidaritas Mahasiswa/i Mimika menyampaikan 27 tuntutan.
Tuntutan tersebut mencakup berbagai sektor. Di bidang ekonomi, mahasiswa meminta pemerintah menangani pengangguran OAP, memperjelas upah minimum, meningkatkan upah buruh serta mengawasi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, mereka menuntut jaminan hak pendidikan dan kesehatan, evaluasi kebijakan beasiswa OAP, serta pembangunan kampus bertaraf internasional bagi masyarakat asli Papua di Mimika.
Mahasiswa juga menyuarakan persoalan perlindungan masyarakat adat, tanah, lingkungan, pesisir, sumber daya alam serta kebijakan investasi.
Dalam bidang keamanan dan HAM, tuntutan mereka antara lain meminta penyelesaian konflik horizontal, pengusutan dugaan pelanggaran HAM, penghentian kekerasan terhadap masyarakat sipil, penghentian diskriminasi dan kriminalisasi terhadap OAP, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
DPRK Mimika Akan Libatkan Forkopimda
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau mengatakan pihaknya berencana mengundang Bupati Mimika bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri.
Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas persoalan keamanan dan mencari langkah penyelesaian atas kasus kekerasan yang menjadi perhatian mahasiswa.
“Kami berencana akan panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini,” kata Primus.
Ia mengatakan undangan akan disiapkan agar pemerintah daerah dan unsur terkait dapat duduk bersama membahas persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Aksi tersebut menunjukkan masih kuatnya tuntutan mahasiswa agar pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan keamanan, kesejahteraan, hak masyarakat adat dan kemanusiaan di Mimika. Selanjutnya, tindak lanjut dari pertemuan antara DPRK, pemerintah daerah dan Forkopimda akan menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret.
[Nabire.Net/Yosef Doo]
