20 hours ago
12
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (31/8/2026), mulai pukul 08.00 WIT.
Kegiatan EPPD diikuti unsur pemerintah provinsi, para bupati di wilayah Papua Tengah atau perwakilannya, serta tim evaluasi dan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS). Forum tersebut menjadi ruang untuk melihat capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai sektor yang masih membutuhkan pembenahan.
Sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah dibacakan Staf Ahli III Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Marthen Ukago. Dalam sambutannya, gubernur menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan daerah tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif.
Menurutnya, EPPD harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja secara objektif sekaligus menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.
EPPD Bukan Sekadar Penilaian Administratif
Pemerintah daerah didorong menggunakan hasil evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Evaluasi harus kita jadikan sebagai instrumen pembinaan, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah,” demikian pesan Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakan Marthen Ukago.
Ia menilai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, data yang digunakan dalam proses evaluasi harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Pemerintah daerah diminta tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen dan indikator, tetapi juga memastikan capaian tersebut berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
Pemprov Dorong Evaluasi Berbasis Data
Dalam pelaksanaan EPPD, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menekankan pentingnya penggunaan data dan informasi yang valid. Proses evaluasi diharapkan berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data tersebut diperlukan untuk melihat capaian pembangunan sekaligus menemukan persoalan yang masih dihadapi masing-masing daerah.
Pemerintah provinsi juga memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten. Melalui evaluasi, berbagai kendala yang ditemukan diharapkan dapat dibahas secara terbuka sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama-sama.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena karakteristik dan tantangan setiap kabupaten di Papua Tengah tidak selalu sama. Oleh sebab itu, hasil evaluasi diharapkan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Hasil Evaluasi Harus Ditindaklanjuti
Gubernur Papua Tengah juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang muncul dari proses EPPD.
Indikator yang telah menunjukkan kinerja baik diharapkan tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara itu, capaian yang masih rendah harus menjadi prioritas perbaikan melalui langkah konkret dan terukur.
Pemerintah kabupaten di Papua Tengah diharapkan dapat menjadikan hasil evaluasi sebagai cermin untuk melihat kekuatan sekaligus kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen pelengkap administrasi, tetapi benar-benar digunakan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Keberhasilan Pemerintahan Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
Dalam sambutan tersebut, gubernur menekankan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang terlaksana.
Ukuran yang lebih penting adalah dampak program terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut menempatkan masyarakat sebagai tujuan utama dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan pendekatan itu, evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara kinerja birokrasi, pembangunan daerah, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Delapan Kabupaten Jadi Bagian Evaluasi
Pelaksanaan EPPD juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan pemerintah kabupaten.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah kabupaten atas kerja sama dalam proses penyusunan laporan serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan tim evaluasi.
Kepada tim evaluator, gubernur meminta agar seluruh tahapan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan integritas, profesionalitas, dan objektivitas. Evaluasi diharapkan berlangsung secara konstruktif dengan semangat pembinaan dan peningkatan kinerja.
EPPD tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya.
Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Melalui EPPD, Pemerintah Provinsi Papua Tengah ingin memastikan penyelenggaraan pemerintahan bergerak menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, inovatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Forum evaluasi bukan hanya menjadi ruang untuk melihat capaian, tetapi juga kesempatan memperkuat komitmen seluruh pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pemerintahan.
Dengan tindak lanjut yang konsisten, hasil evaluasi diharapkan mampu menghasilkan perubahan nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.
Kegiatan EPPD yang berlangsung pada 31 Agustus 2026 tersebut secara resmi dibuka Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Seluruh rangkaian evaluasi selanjutnya diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembenahan dan peningkatan kinerja pemerintahan di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
[Nabire.Net]
