17 hours ago
9
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, media, serta berbagai unsur terkait. Upaya tersebut dinilai penting karena penanganan karhutla tidak cukup dilakukan setelah api muncul, tetapi harus dimulai melalui pencegahan dan kesiapsiagaan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan (DLHKP) Papua Tengah, Yan Richard Pugu, S.Hut., M.Si., menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 di kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (24/8/2026).
Yan menjelaskan, pemerintah bersama sejumlah unsur terkait telah bergerak setelah menerima informasi mengenai kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah. Kendati penanganan di lapangan tetap dilakukan, langkah pencegahan harus menjadi bagian penting dari strategi menghadapi ancaman karhutla.
Menurut dia, pemerintah tidak ingin pola penanganan hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran meluas. Kesiapsiagaan, pemantauan dan penyampaian informasi kepada masyarakat perlu diperkuat untuk menekan kemungkinan munculnya titik api baru.
“Kita tidak tunggu sampai kebakaran untuk kita melakukan penanganan. Memang saat ini kebakaran sudah terjadi, penanganan berjalan, dan kita bersama-sama bergerak ketika menerima informasi,” ujar Yan.
Ia menilai masyarakat memiliki peran besar dalam mencegah kebakaran, terutama dengan menghindari aktivitas pembakaran lahan yang dapat memicu meluasnya api.
Informasi kepada Masyarakat Terus Diperluas
Selain kesiapan personel dan koordinasi antarlembaga, DLHKP Papua Tengah juga menempatkan penyebaran informasi sebagai salah satu instrumen pencegahan.
Yan mengatakan komunikasi dengan media terus dibangun agar informasi mengenai kondisi karhutla, potensi ancaman, serta langkah pencegahan dapat lebih cepat diterima masyarakat.
Dalam beberapa hari terakhir, DLHKP juga telah berkoordinasi dengan RRI Nabire untuk membantu memperluas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga mengenai risiko kebakaran, sekaligus mendorong masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran.
“Kita harapkan masyarakat bisa ikut mendukung sehingga kejadian kebakaran bisa dicegah,” katanya.
Warga Diminta Tidak Membakar Lahan
Kondisi kemarau menjadi salah satu perhatian pemerintah karena lahan yang lebih kering dapat meningkatkan risiko kebakaran. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran secara sengaja, khususnya ketika kondisi lingkungan sedang rawan.
Yan menegaskan bahwa pencegahan karhutla tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Dukungan masyarakat diperlukan agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
“Kita harapkan masyarakat juga ikut mendukung, karena saat ini memang rawan kalau misalnya ada yang sengaja membakar lahan,” tegasnya.
Koordinasi Antarwilayah Diperkuat
DLHKP Papua Tengah memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya akan terus dilakukan. Pemantauan kondisi lapangan menjadi bagian penting untuk mengetahui potensi munculnya titik api di sejumlah wilayah.
Pemerintah juga mendorong masyarakat agar segera memberikan informasi apabila melihat titik api maupun kegiatan yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Pelaporan secara cepat dinilai dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api berkembang lebih luas.
Dengan meningkatnya kesiapsiagaan seluruh unsur, pemerintah berharap ancaman karhutla di Papua Tengah dapat ditekan. Upaya pencegahan pun diharapkan berjalan bersamaan dengan penanganan kebakaran yang saat ini masih dilakukan di sejumlah lokasi.
[Nabire.Net/Musa Boma]
