9 hours ago
8
Nabire, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pemerintah di delapan kabupaten meningkatkan koordinasi untuk menghadapi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, ancaman keterbatasan pangan, hingga persoalan kesehatan masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan Meki Nawipa dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar secara daring melalui Zoom bersama pemerintah kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Papua Tengah dari Nabire, Minggu (23/8/2026).
Rapat itu digelar untuk menyatukan langkah pemerintah dalam merespons kondisi lingkungan yang berkembang akibat kemarau dan pengaruh El Nino. Menurut Meki, situasi tersebut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas di seluruh wilayah Papua Tengah.
Kekeringan dan Karhutla Jadi Perhatian
Meki menyebut kekeringan yang terjadi di sejumlah daerah telah meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Dengan dampak dari El Nino di Papua Tengah ini, termasuk kekeringan dan juga beberapa daerah yang terbakar, ini menjadi tanggapan serius kita untuk bagaimana kita sudah punya Satgas dan melakukan langkah-langkah penanganan,” ujar Meki.
Menurut dia, respons pemerintah tidak boleh berhenti pada upaya pemadaman kebakaran. Ketersediaan air bersih, kebutuhan pangan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak juga harus menjadi bagian dari strategi penanganan.
Gubernur juga meminta pemerintah kabupaten memperkuat sistem penanganan hingga tingkat kampung. Dengan struktur tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih cepat mengetahui kondisi lapangan dan memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi dampak kekeringan maupun kebakaran.
Singgung Potensi Gangguan Stabilitas
Dalam rapat tersebut, Meki turut menyinggung Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
Ia mengatakan persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya terjadi di Papua Tengah. Menurutnya, kejadian serupa juga muncul di sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ini bukan hanya terjadi di Papua Tengah, tapi terjadi juga di Kalimantan dan ada indikasi terstruktur,” katanya.
Meki juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak tertentu memanfaatkan situasi kebakaran untuk mengganggu stabilitas daerah. Karena itu, ia meminta aparat pemerintah, Forkopimda, Satgas dan masyarakat ikut menjaga wilayah serta mencegah terjadinya pembakaran yang dapat memperparah keadaan.
Ia menekankan pentingnya kerja bersama antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten.
“Bagaimana kita merumuskan siapa buat apa dan kita melakukan apa. Dengan Satgas Pemprov, kita bisa menjadi satu promotor untuk mendorong semua ini supaya kita bisa melakukan bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan, termasuk pencegahan-pencegahan yang bisa terjadi,” ujar Meki.
Enam Langkah Penanganan Disiapkan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah kemudian menetapkan sejumlah langkah sebagai tindak lanjut rapat koordinasi.
Pertama, koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Kedua, seluruh bupati di Papua Tengah diminta membentuk Satgas penanganan hingga tingkat kampung. Perkembangan pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas akan dibahas kembali dalam pertemuan berikutnya pada Rabu (26/8/2026).
Ketiga, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memberikan dukungan obat-obatan dan kebutuhan kesehatan lainnya.
Keempat, Dinas Sosial Papua Tengah diarahkan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Puncak guna menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak embun es.
Kelima, pemerintah provinsi menyatakan kesiapan mengerahkan helikopter untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan setelah pembagian wilayah penanganan ditetapkan.
Keenam, Meki memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Puncak atas sejumlah langkah yang telah dilakukan dalam menangani kebakaran sekaligus membantu warga yang terdampak embun es.
Air Bersih dan Pangan Jadi Ancaman
Selain kebakaran, dampak kekeringan juga berpotensi menekan ketersediaan air bersih. Pemerintah kabupaten, terutama Kabupaten Nabire, diminta mempersiapkan langkah antisipasi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Ancaman lainnya adalah berkurangnya ketersediaan pangan, terutama di wilayah pegunungan yang menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Pemerintah diminta memastikan bantuan dapat segera diberikan apabila produksi pangan masyarakat mengalami gangguan.
Meki menegaskan, penanganan dampak El Nino membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, Satgas serta masyarakat diharapkan bergerak dalam satu strategi agar dampak kekeringan dan kebakaran tidak meluas.
Dengan langkah tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap risiko terhadap masyarakat dapat ditekan sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap mendapat perhatian selama kondisi El Nino berlangsung.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
