Pemkab Deiyai Bahas Dua Raperda Strategis, Ada Aturan Miras dan Modal Bank Papua

Deiyai, Pemerintah Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, mulai mematangkan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Proses tersebut dilakukan melalui rapat harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua di Lprice Restaurant & Lounge, Nabire, Jumat (21/8/2026).

Dua regulasi yang menjadi fokus pembahasan adalah Raperda tentang Minuman Beralkohol serta Raperda mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Deiyai pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Bupati Deiyai Melkianus Mote, S.T., mengatakan harmonisasi menjadi bagian penting sebelum rancangan regulasi masuk ke tahapan pembahasan selanjutnya. Menurutnya, proses tersebut diperlukan untuk memastikan materi Raperda memiliki dasar hukum yang kuat dan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harapan kita, melalui proses harmonisasi ini kedua Raperda dapat disempurnakan dengan baik, sehingga ketika ditetapkan menjadi Peraturan Daerah nantinya benar-benar memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Deiyai,” ujar Melkianus Mote.

Ia menegaskan, pembentukan regulasi daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi pemerintahan. Setiap aturan yang disusun diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang menjawab persoalan sekaligus mendukung kepentingan pembangunan daerah.

Dalam pembahasan Raperda Minuman Beralkohol, pemerintah daerah dan pihak terkait memberikan perhatian terhadap aspek pengaturan, pengendalian, serta pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Deiyai. Regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

Sementara itu, Raperda tentang penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua berkaitan dengan rencana pemerintah daerah dalam menempatkan modal daerah pada badan usaha milik daerah tersebut. Penyusunan regulasi perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tujuan investasi, dasar hukum, serta manfaat yang dapat diperoleh bagi pembangunan dan masyarakat Deiyai.

Ketua DPRK Deiyai Gergorius Mote turut hadir dan menyatakan dukungannya terhadap proses harmonisasi. Ia menilai penyempurnaan substansi pada tahap awal penting agar kedua Raperda memiliki arah dan landasan yang jelas ketika memasuki pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRK.

“DPRK tentu mendukung proses harmonisasi ini. Kita berharap kedua Raperda dapat disempurnakan sehingga pada saat masuk dalam pembahasan bersama DPRK, substansinya sudah jelas dan dapat memberikan dasar hukum yang baik bagi pemerintah daerah,” kata Gergorius.

Proses harmonisasi juga melibatkan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua. Dalam forum tersebut dilakukan telaahan terhadap materi muatan maupun teknik penyusunan Raperda agar rancangan aturan daerah dapat disesuaikan dengan sistem hukum nasional.

Keterlibatan unsur eksekutif, legislatif, dan Kementerian Hukum menjadi bagian dari upaya memastikan proses pembentukan Perda berjalan sesuai mekanisme. Setelah pembahasan harmonisasi, dokumen hasil kegiatan turut ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.

Bagi masyarakat Deiyai, kedua Raperda tersebut memiliki implikasi berbeda. Aturan mengenai minuman beralkohol berpotensi menjadi instrumen pemerintah dalam memperkuat pengawasan peredarannya. Sementara kebijakan penyertaan modal di Bank Papua diharapkan memberikan manfaat ekonomi dan mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.

Setelah harmonisasi selesai, Pemerintah Kabupaten Deiyai akan melanjutkan penyempurnaan kedua Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya bersama DPRK. Selanjutnya, rancangan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

[Nabire.Net]