1 day ago
10
Nabire, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, S.M., meminta seluruh pemimpin di Provinsi Papua Tengah, baik legislatif, eksekutif, partai politik maupun lembaga kultur, mengedepankan persatuan dan kolaborasi dalam membangun provinsi yang masih tergolong baru tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Agustinus Anggaibak dalam konferensi pers kepada awak media di ruang kerjanya, MRP Provinsi Papua Tengah, Selasa, 1 September 2026. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi dinamika politik dan sorotan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah, termasuk pernyataan Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby.
Agustinus menegaskan bahwa Papua Tengah merupakan daerah otonomi baru sehingga seluruh unsur pemerintahan dan lembaga politik di dalamnya masih dalam tahap membangun fondasi pemerintahan dan pembangunan.
“Papua Tengah adalah daerah baru, provinsi baru dan manusia-manusia baru. Ketua MRP yang baru, gubernur yang baru, dan DPR juga baru,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi seluruh pemimpin untuk memperkuat kerja sama, bukan justru saling menjatuhkan atau mempertajam perbedaan karena kepentingan politik maupun kelompok.
Ia mengajak pimpinan partai politik, DPR Papua Tengah dan pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta pembangunan Papua Tengah.
“Tidak perlu kita saling menjatuhkan, saling mengkritik hanya karena kepentingan politik dan kepentingan kelompok, lalu mengabaikan pembangunan Papua Tengah. Mari kita bersatu untuk membangun Papua Tengah,” tegasnya.
Kritik Tetap Diperbolehkan, tetapi Harus Disertai Koordinasi
Agustinus tidak mempersoalkan kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari fungsi pengawasan dalam pemerintahan dan demokrasi. Namun, ia menilai kritik seharusnya diarahkan untuk mencari solusi dan tidak berhenti pada perdebatan yang justru menimbulkan permusuhan.
Ia menyarankan apabila terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan APBD, maka DPR dan eksekutif sebaiknya duduk bersama untuk membahas persoalan tersebut.
“Kalau memang penyelenggaraan keuangan daerah atau APBD Provinsi Papua Tengah tidak bagus, mari kita koordinasi. Hal yang tidak baik kita diskusikan supaya yang terbaik. Daripada kita mengkritik dan tidak menghasilkan apa-apa, yang ada adalah permusuhan,” katanya.
Ia menilai komunikasi antara DPR dan pemerintah daerah penting dilakukan karena keduanya memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
DPR Diminta Koreksi Diri
Dalam kesempatan itu, Agustinus juga menyoroti posisi DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi anggaran. Ia mengingatkan bahwa proses pembahasan dan penetapan APBD merupakan bagian dari kewenangan DPR bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, setelah anggaran ditetapkan, pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati.
“Palu kebijakan anggaran itu ada pada DPR. Kalau sudah ditetapkan, eksekutif tinggal menjalankan. Jangan setelah kita menentukan anggaran kemudian kita menyalahkan lagi siapa yang menjalankan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta DPR Papua Tengah melakukan evaluasi internal apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan anggaran maupun pembangunan.
“DPR harus koreksi diri sendiri sebelum mengkritik eksekutif,” tegasnya.
Agustinus menekankan bahwa kritik dari lembaga legislatif tetap penting, tetapi harus dibangun dalam kerangka mencari solusi dan memperbaiki kebijakan, bukan untuk memperbesar konflik antarlembaga.
DPR Diminta Turun ke Daerah Konflik
Lebih jauh, Ketua MRP Papua Tengah tersebut meminta DPR Papua Tengah tidak hanya menyampaikan kritik dari ruang sidang atau melalui media massa. Ia mendorong para wakil rakyat turun langsung melihat kondisi masyarakat, terutama di wilayah yang menghadapi konflik sosial maupun konflik bersenjata.
Menurutnya, masyarakat Papua Tengah saat ini membutuhkan kehadiran nyata para pemimpin di tengah kehidupan mereka.
“Rakyat tidak butuh itu. Rakyat butuh nyata kehadiran pemimpin itu di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa masih terdapat masyarakat yang mengalami penderitaan akibat konflik sosial dan konflik bersenjata. Karena itu, menurutnya, energi para pemimpin seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat daripada terjebak dalam pertentangan politik.
“Jangan kita berkelahi di atas kursi. DPR harus turun di daerah-daerah konflik, baik konflik bersenjata maupun konflik sosial,” ujarnya.
DPR Diminta Kembali kepada Masyarakat
Agustinus juga mengingatkan para anggota DPR Papua Tengah bahwa mereka memperoleh mandat politik dari masyarakat melalui partai politik dan proses pemilihan umum.
Karena itu, ia menilai anggota DPR harus kembali kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
“DPR itu dipilih langsung oleh masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat, memberikan pelayanan buat masyarakat. Bukan berkelahi di atas kursi atau di atas meja,” katanya.
Ia kemudian membandingkan mekanisme keterwakilan DPR dengan MRP. Menurutnya, anggota MRP tidak dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu, melainkan melalui mekanisme seleksi dan keterwakilan lembaga adat.
Ajak Semua Elemen Bersatu
Menutup pernyataannya, Agustinus mengajak seluruh elemen masyarakat Papua Tengah, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemerintah, DPR dan MRP, untuk membangun kolaborasi dalam memperkuat fondasi provinsi tersebut.
Ia menegaskan bahwa Papua Tengah masih berada pada tahap awal pembangunan sehingga seluruh pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk meninggalkan fondasi yang kuat bagi generasi berikutnya.
“Sebagai pimpinan lembaga kultur, saya mengajak orang asli Papua, semua tokoh, mahasiswa dan masyarakat, bersama pemerintah, DPR dan MRP, kita harus berkolaborasi membangun Papua Tengah,” pungkasnya.
Menurut Agustinus, kepentingan masyarakat dan pembangunan Papua Tengah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia berharap dinamika politik yang terjadi tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita yang ada di sini, di tanah Papua, harus sama-sama bersatu untuk membangun Papua,” tutupnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
