1 month ago
42
Paniai, 16 Desember 2025 – Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRK Paniai, Melianus N. Yatipai, SH, menyikapi surat pernyataan DPRK Paniai yang disampaikan kepada Komandan Marinir TNI AL melalui anggota DPR Papua Tengah, Jhon NR Gobai, terkait aspirasi masyarakat Kabupaten Paniai, khususnya di Distrik Yagai, Kebo, Ekadide, dan wilayah sekitarnya.
Melianus menjelaskan bahwa penyampaian surat tersebut merupakan langkah strategis DPRK Paniai sebagai upaya mempercepat akses penyampaian aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan waktu dan dinamika situasi di lapangan.
“Pada prinsipnya DPRK Paniai tetap menunggu informasi resmi dari DPR Papua Tengah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Namun karena keterbatasan waktu, kami merasa perlu menyampaikan surat pernyataan sebagai bentuk penyampaian fakta lapangan,” ujar Melianus, Selasa (16/12/2025).
Ia mengungkapkan, isi surat tersebut memuat situasi menjelang perayaan Natal serta kondisi psikologis masyarakat yang masih mengalami trauma. Hal ini berkaitan dengan adanya informasi rencana masuknya Marinir TNI AL di wilayah Distrik Yagai, Kebo, dan beberapa distrik lain di Kabupaten Paniai, yang menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat.
Terkait anggapan bahwa DPRK Paniai telah terjerumus dalam Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah, Melianus menegaskan bahwa hal tersebut merupakan salah tafsir. Menurutnya, Pansus Kemanusiaan DPRPT memiliki fokus dan topik yang berbeda dengan isu penolakan penempatan militer non-organik di wilayah Paniai dan Papua Tengah.
Dalam momentum menyambut Natal, Melianus mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Paniai untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Ia juga mengingatkan bahwa sistem pemerintahan negara berjalan secara hierarkis dari pusat hingga daerah, sehingga setiap pihak perlu memahami posisi dan perannya masing-masing.
“DPRK Paniai adalah lembaga yang menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun untuk mendorong aspirasi tersebut dibutuhkan proses, prosedur, dan mekanisme pemerintahan agar memiliki kekuatan hukum dan legalitas yang sah,” tegasnya.
Menyangkut peran Jhon NR Gobai yang menyampaikan surat DPRK Paniai kepada Komandan Marinir TNI AL, Melianus menilai langkah tersebut sebagai upaya positif dan strategis agar kondisi riil di Paniai dapat menjadi bahan pertimbangan pihak Marinir.
“Oleh karena itu, kami meminta agar upaya tersebut tidak dibantah karena sangat membantu perjuangan aspirasi masyarakat Paniai,” katanya.
Menutup pernyataannya, Melianus menegaskan bahwa DPRK Paniai dan Komando Aksi Mahasiswa (KOMAN) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kepentingan dan keselamatan masyarakat Paniai. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan mengimbau agar tidak terlalu sering berpolemik di ruang publik melalui media massa maupun media daring.
[Nabire.Net/Jhon Nawipa]
