4 hours ago
5
Nabire, Sebanyak 30 perusahaan media menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai langkah memperkuat keterbukaan informasi publik dan membangun kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah dengan insan pers.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu, 19 Agustus 2026. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pimpinan dari 30 perusahaan media.
Melalui kerja sama tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah, program pembangunan, pengelolaan anggaran, hingga berbagai kegiatan pelayanan publik.
Namun, Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab media dalam melakukan verifikasi dan memastikan data yang disampaikan kepada masyarakat benar.
Gubernur Minta Media Tidak Tergesa-gesa Menyimpulkan Informasi
Dalam arahannya, Meki Nawipa mengingatkan wartawan agar memahami terlebih dahulu mekanisme pemerintahan sebelum menjadikan sebuah informasi sebagai bahan pemberitaan.
Menurutnya, istilah-istilah dalam pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Salah satu istilah yang dijelaskan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Meki menerangkan bahwa SILPA tidak dapat langsung dimaknai sebagai uang pemerintah yang hilang atau tidak berhasil digunakan.
Ia menjelaskan, anggaran yang belum terserap dalam satu tahun anggaran dapat menjadi SILPA dan penggunaannya pada tahun berikutnya tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Silpa itu artinya uang yang tidak dipakai oleh pemerintah. Dia boleh pakai tahun besok,” ujar Meki.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur seperti jembatan. Dalam pelaksanaannya, suatu pekerjaan bisa saja tidak menggunakan seluruh anggaran yang telah disiapkan karena adanya pertimbangan teknis maupun hasil pemeriksaan.
Menurut Meki, kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya masalah. Sebaliknya, penggunaan anggaran yang lebih kecil dari rencana dapat menjadi bagian dari efisiensi apabila seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan.
“Berarti dalam posisi efisiensi, Pemerintah Papua Tengah bisa menyelamatkan uang untuk bisa pakai di tahun berikut,” katanya.
Soal Pendidikan, Pemprov Papua Tengah Dorong Transparansi
Meki Nawipa juga menjelaskan mengenai dukungan pemerintah provinsi terhadap sektor pendidikan. Ia menyinggung mekanisme kewenangan pendidikan serta bagaimana dukungan anggaran dapat diberikan kepada satuan pendidikan sesuai aturan.
“Kita tidak punya sekolah, tapi kita mempunyai pendidikan maju di tanah ini,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan pemerintah dapat diarahkan kepada sekolah melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dengan adanya informasi yang terbuka mengenai penerima manfaat, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Media Diminta Utamakan Data dan Verifikasi
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah juga menyampaikan pesan tegas kepada perusahaan media agar tidak mengabaikan proses verifikasi hanya demi menghasilkan pemberitaan yang menarik perhatian.
Ia meminta media tidak menggunakan data yang belum terbukti kebenarannya untuk menyerang individu maupun kelompok tertentu.
“Ke depan di media ini kita bagaimana data itu harus akurat, jangan sampai kita keluarkan data, membuat hoaks, hanya karena mau menyerang orang,” tegas Meki.
Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki prosedur dan sistem dalam menjalankan berbagai program. Karena itu, menurutnya, pemerintahan tidak perlu takut terhadap kritik maupun pemberitaan selama seluruh proses dilaksanakan secara benar dan transparan.
“Kita tidak akan pernah takut dengan siapapun karena semua prosedur sistemnya. Kita kerja benar saja, jujur di sana, pasti Tuhan akan tolong,” katanya.
BTT dan SILPA Perlu Dipahami Masyarakat
Meki juga menyoroti pemahaman publik mengenai Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia menjelaskan bahwa BTT merupakan anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan segera.
Jika anggaran tersebut tidak digunakan, maka dapat menjadi bagian dari SILPA sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
“BTT itu bantuan tak terduga. Jadi di pemerintah itu ada uang BTT, yang emergency-emergency itu kita bisa pakai dari situ. Itu juga kalau kita tidak pakai, dia akan masuk sebagai SILPA,” jelasnya.
30 Media Diajak Tingkatkan Literasi Pelajar Papua Tengah
Selain memperkuat pemberitaan dan keterbukaan informasi, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan pelajar di Papua Tengah.
Meki Nawipa mendorong 30 perusahaan media yang telah menjalin MoU agar ikut terlibat dalam kegiatan edukasi, seperti pelatihan jurnalistik, forum diskusi kelompok atau FGD, serta kegiatan bersama pelajar.
Ia menilai kemampuan membaca dan menulis perlu terus diperkuat di tengah perkembangan media sosial dan platform digital yang semakin pesat.
“Dengan 30 media ini kalau bisa ke depan ada banyak hal yang bisa edukasi masuk ke bagaimana caranya sebagai orang umum atau bagaimana kita bisa training anak-anak SMA,” ungkapnya.
Menurut Meki, wartawan juga dapat mengambil peran dalam membimbing generasi muda agar mampu menulis dengan baik sekaligus mengenal dunia jurnalistik sejak bangku sekolah.
“Jadi bagaimana supaya mereka itu bisa melanjutkan pekerjaan wartawan ini juga ke depan, mereka bisa menulis,” katanya.
Penandatanganan MoU antara Pemprov Papua Tengah dan 30 perusahaan media diharapkan tidak berhenti pada kerja sama pemberitaan. Kolaborasi tersebut diharapkan berkembang menjadi sarana memperkuat transparansi pemerintahan, meningkatkan kualitas informasi publik, serta membangun kemampuan literasi generasi muda di Papua Tengah.
[Nabire.Net/Musa Boma]
