1 month ago
48
Nabire, 17 Desember 2025 – Senator DPD RI Daerah Pemilihan Papua Tengah, Eka Kristina Murib Yeimo, mengapresiasi laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua periode 2023–2025 bertajuk “Papua dalam Cengkeraman Militer”.
Apresiasi tersebut disampaikan Eka Yeimo saat menghadiri peluncuran laporan situasi HAM Papua 2023–2025 di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Eka Yeimo menilai laporan YLBHI menjadi referensi penting dalam membaca kondisi riil masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa pendekatan militer tidak dapat dijadikan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan persoalan Papua yang kompleks dan telah berlangsung lama.
“Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan masalah. Masyarakat Papua membutuhkan dialog sebagai jalan keluar yang bermartabat dan manusiawi,” tegas Eka Yeimo.
Dalam kesempatan tersebut, Senator DPD RI asal Papua Tengah ini juga menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan kajian akademik, hukum nasional dan internasional, perspektif HAM, serta nilai iman Kristen sebagai tanggapan atas riset yang disusun YLBHI.
Eka Yeimo menegaskan bahwa pengiriman dan pelaksanaan operasi militer di Papua perlu ditinjau kembali secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun kebijakan publik.
“Peninjauan harus dilakukan secara hukum, komprehensif, dan transparan, termasuk kejelasan status hukum operasi, dasar kebijakan yang digunakan, serta prinsip akuntabilitas hukum kepada publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan keamanan tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak-hak sipil dan ekonomi masyarakat Papua.
“Pendekatan keamanan wajib menghormati martabat manusia serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” tegasnya.
Menurut Eka Yeimo, negara memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga Papua, termasuk hak atas kehidupan, rasa aman, pendidikan, serta hak untuk hidup tanpa kekerasan dan intimidasi.
Lebih lanjut, Eka Yeimo menegaskan pentingnya pendekatan humanis, dialog, dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik Papua. Ia menilai pendekatan militeristik semata tidak akan mampu menyelesaikan konflik struktural yang berakar pada sejarah panjang.
“Penyelesaian konflik Papua harus mengutamakan dialog yang jujur dan setara, serta rekonsiliasi yang bermartabat, bukan hanya pendekatan kekuatan,” katanya.
Sebagai senator asal Papua Tengah, Eka Yeimo berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang luas dan bermartabat guna menciptakan rasa aman, keadilan, serta perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
[Nabire.Net/Musa Boma]
