11 hours ago
7
Deiyai, 1 Maret 2026 – Konflik horizontal antara suku Mee dan suku Kamoro di Distrik Kapiraya, Provinsi Papua Tengah, hingga kini masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Ketegangan yang melibatkan masyarakat dari tiga kabupaten tersebut dinilai memerlukan langkah terpadu, terukur, dan berkeadilan guna menjaga stabilitas keamanan dan kemanusiaan.
Seorang intelektual Kapiraya menyampaikan pandangannya terkait langkah-langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
Dalam pertemuan koordinasi melalui Zoom Meeting pada Jumat, 13 Februari 2026, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, memutuskan serta memerintahkan tiga kabupaten terdampak, yakni Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Mimika, untuk segera membentuk Tim Harmonisasi sebagai upaya penanganan dan penyelesaian konflik di Kapiraya.
Langkah cepat Bupati Deiyai dan Bupati Dogiyai dalam membentuk tim dinilai sebagai respons positif yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan guna menciptakan stabilitas keamanan antara kedua kelompok masyarakat.
Namun demikian, dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 pada Rabu, 25 Februari 2026, Bupati Mimika, Yohanes Rettob, mengakui bahwa seluruh akses menuju Kapiraya, baik melalui jalur udara maupun laut, diblokir berdasarkan kebijakannya.
Akibat kebijakan tersebut, Tim Harmonisasi dari Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai dilaporkan belum memperoleh akses menuju lokasi konflik. Kedua tim bahkan disebut masih tertahan di Timika dan belum dapat menjalankan mandat penyelesaian konflik sebagaimana arahan gubernur.
Di sisi lain, dalam kunjungan Kapolda Papua Tengah ke Kapiraya, Bupati Mimika terlihat hadir dan mendampingi agenda tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat konflik Kapiraya melibatkan warga dari Kabupaten Deiyai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Dogiyai.
Masyarakat menilai momentum kunjungan tersebut seharusnya dapat menjadi simbol persatuan apabila para kepala daerah dari tiga kabupaten hadir bersama dalam upaya penyelesaian konflik secara menyeluruh.
Intelektual Kapiraya tersebut menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengedepankan dialog, rekonsiliasi, serta koordinasi terbuka antar pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Kepentingan kemanusiaan diharapkan menjadi prioritas utama demi terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat Mee dan Kamoro di Kapiraya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi lanjutan dari Pemerintah Kabupaten Mimika terkait alasan teknis maupun pertimbangan keamanan atas kebijakan pembatasan akses menuju wilayah konflik tersebut.
[Nabire.Net]
