3 hours ago
2
Nabire, 9 Februari 2026 – Pemerintah Provinsi Papua menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Mathius Derek Fakhiri, S.I.K., M.H., dalam sambutan yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Emanuel Korey, S.Sos., M.Si., pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi ASN Regional Papua yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah sementara di kawasan Bandara Lama Nabire, Senin (9/3/2026).
Dalam sambutan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan penting ini,” ujar Emanuel Korey saat membacakan sambutan Gubernur Papua.
Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika pelayanan publik saat ini menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan bahwa ASN tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga harus mampu menjadi agen perubahan yang inovatif, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“ASN harus mampu menjadi agen perubahan yang inovatif dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan Papua ke depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dinilai menjadi faktor penting. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk aparatur pemerintah yang menjadi motor penggerak pembangunan.
Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, serta berbasis pada kebutuhan organisasi.
Ia menambahkan bahwa lembaga pelatihan memiliki peran strategis dalam membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat terbangun kesamaan pemahaman dalam pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Sinergi antara lembaga pelatihan, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan daerah, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran perlu terus dikembangkan agar menghasilkan aparatur yang unggul dan berkualitas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian penting dalam pembinaan karier aparatur negara. Pendidikan dan pelatihan tidak boleh sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi harus menjadi proses pembelajaran yang membentuk karakter kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial aparatur.
Pemerintah Provinsi Papua berharap forum rakor ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelatihan aparatur, baik dalam perspektif otonomi daerah maupun implementasi otonomi khusus di Tanah Papua.
“Dengan aparatur yang kuat, profesional, dan memiliki semangat pengabdian, saya yakin kita dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan daerah yang semakin maju dan berkelanjutan,” tutupnya.
[Nabire.Net/Musa Boma]
