1 day ago
10
Nabire, 11 Mei 2026 – Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) menyerahkan pernyataan sikap terkait tragedi “Dogiyai Berdarah” di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Senin (11/5/2026). Pernyataan tersebut dibacakan langsung oleh koordinator lapangan, Yatate Agapa, dan diterima oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam pernyataan sikap itu, IPMADO bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak pengungkapan tuntas berbagai kasus kekerasan yang terjadi dalam insiden Dogiyai Berdarah sejak 31 Maret hingga 2 April 2026.
Kronologi Awal Dogiyai Berdarah
Massa aksi menjelaskan bahwa insiden bermula dari ditemukannya jasad anggota polisi, Bripda Jufentus Edowai, di dalam selokan depan Gereja Kingmi Ebenezer, Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Selasa (31/3/2026) sekitar pukul 10.00 WIT.
Penemuan jasad tersebut disebut memicu operasi aparat gabungan TNI-Polri yang melakukan pengejaran dan penyisiran di sejumlah wilayah pemukiman warga sipil di Distrik Kamuu dan sekitarnya.
Dalam dokumen pernyataan sikap yang dibacakan, aksi aparat tersebut disebut sebagai “operasi balas dendam” yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat sipil.
Data Korban Sipil dan Luka Kritis
IPMADO mencatat sedikitnya lima warga sipil meninggal dunia dalam rangkaian insiden tersebut, yakni:
-
Siprianus Tibakoto (19)
-
Yulita Pigai (70)
-
Martinus Yobee (11/12)
-
Angkian Edowai (19)
-
Ferdinand Auwe (19)
Selain korban meninggal, terdapat sejumlah warga sipil yang mengalami luka tembak dan masih menjalani perawatan, termasuk anak di bawah umur bernama Maikel Waine (11).
Mahasiswa juga menyebut adanya dua korban dari aparat keamanan, yakni Bripda Jufentus Edowai yang ditemukan meninggal dunia dan Bripda Abius Yawan yang mengalami luka panah.
Desak Investigasi dan Pengungkapan Kasus
Dalam aksi tersebut, IPMADO menyampaikan 21 poin tuntutan kepada DPR Papua Tengah dan pemerintah pusat. Salah satu tuntutan utama ialah mendesak Komnas HAM Papua dan Komnas HAM RI untuk mengusut tuntas kasus penembakan warga sipil serta mengungkap pelaku pembunuhan Bripda Jufentus Edowai.
Mereka juga meminta pembentukan tim independen atau panitia khusus (Pansus) guna melakukan investigasi terbuka terhadap peristiwa Dogiyai Berdarah.
“Kami percaya setiap tindakan kekerasan harus dipertanggungjawabkan secara hukum, transparan, dan adil tanpa adanya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kebenaran,” bunyi salah satu poin dalam pernyataan sikap tersebut.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah menghentikan pendekatan militeristik di Papua dan meminta perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah konflik.
DPR Papua Tengah Terima Aspirasi Massa
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, menerima langsung dokumen tuntutan yang diserahkan massa aksi. Penyerahan berlangsung di halaman Kantor DPR Papua Tengah dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib.
Aksi tersebut menjadi bagian dari seruan solidaritas mahasiswa Papua untuk mendorong penyelesaian konflik kemanusiaan di Tanah Papua melalui jalur hukum, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
