7 hours ago
7
Nabire, 11 Mei 2026 – Forum Peduli Masyarakat Nabire mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Nabire. Pertemuan berlangsung di ruang rapat utama DPR Papua Tengah pada Senin (11/05/2026).
Koordinator Forum Peduli Masyarakat Nabire, Lerry Buiney, menyampaikan sejumlah tuntutan yang dinilai menjadi perhatian utama masyarakat. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah harapan agar situasi di Nabire dan Papua Tengah tetap aman serta kondusif.
Forum tersebut juga meminta penghentian aksi-aksi unjuk rasa yang dianggap mengganggu aktivitas masyarakat dan ketertiban umum. Selain itu, mereka meminta aparat keamanan menertibkan kegiatan mimbar bebas yang sering dilakukan di kawasan Pasar Karang.
Menurut Lerry, keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung kehidupan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
“Keamanan menjadi fokus utama agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang dan nyaman,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya kejadian kriminal yang disebut sering terjadi setelah kegiatan mimbar bebas berlangsung. Karena itu, pihaknya meminta aparat keamanan bertindak tegas demi menjaga stabilitas daerah.
Selain isu keamanan, Lerry mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga persatuan dan menghilangkan stigma terhadap masyarakat pesisir.
“Kitong orang Papua baku jaga kita, bukan saling baku potong,” katanya.
Forum Peduli Masyarakat Nabire juga meminta DPR Papua Tengah agar lebih proaktif dalam menyikapi persoalan keamanan di wilayah Papua Tengah, serta menolak aksi-aksi yang dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPR Papua Tengah, Izaach Suripatty, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang berlangsung damai dan tertib.
Ia menegaskan bahwa DPR Papua Tengah menerima setiap masukan masyarakat dan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut bersama pihak terkait.
“Aspirasi yang disampaikan ini menjadi dasar bagi kami untuk segera mengambil langkah. Kami akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab agar dapat ditemukan solusi atau jalan keluar secepatnya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan.
Sementara itu, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, Jhon Gobai, mengatakan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan tidak hanya berada pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, tetapi juga Pemerintah Kabupaten Nabire.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten perlu diperkuat agar penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan teratur.
Ia juga mengusulkan agar kawasan Taman Gizi dapat dimanfaatkan sebagai “taman aspirasi” sehingga masyarakat tetap dapat menyampaikan pendapat tanpa mengganggu aktivitas umum.
“Penanganan konflik harus dilakukan secara rapi, teratur, dan terstruktur agar penyampaian aspirasi menjadi lebih bermartabat,” tutupnya.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
