9 hours ago
6
Puncak, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat menangani dampak kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa memimpin Rapat Koordinasi Terpadu di Aula Negelar, Ilaga, Jumat (14/8/2026), untuk membahas pemulihan pemerintahan, keamanan, dan pelayanan masyarakat setelah sejumlah fasilitas pemerintah mengalami kerusakan.
Rapat tersebut berlangsung setelah Gubernur Meki Nawipa bersama Wakil Gubernur Deinas Geley, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Wakil Bupati Naftali Akawal, serta jajaran Forkopimda meninjau langsung sejumlah fasilitas pemerintahan yang terdampak.
Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain Kantor DPRK Puncak, Kantor Bupati Puncak, serta fasilitas pemerintahan lainnya yang mengalami kerusakan akibat aksi massa pada 12 Agustus 2026.
Pertemuan koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat, mulai dari Bupati Puncak, Forkopimda, kepala distrik, kepala kampung hingga pimpinan organisasi perangkat daerah.
Forum ini digunakan untuk menggali persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus menentukan langkah penanganan setelah insiden. Pemerintah juga berupaya memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak berhenti meskipun sejumlah fasilitas mengalami kerusakan.
Gubernur Meki Nawipa menegaskan bahwa Pemprov Papua Tengah akan tetap mendampingi Pemerintah Kabupaten Puncak dalam menghadapi situasi tersebut.
“Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga,” ujar Meki Nawipa.
Menurutnya, sejumlah pimpinan OPD Pemprov Papua Tengah bahkan telah lebih dahulu dikirim ke Ilaga untuk membantu proses penanganan pascakejadian.
Tiga Fokus Penanganan
Dalam rapat tersebut, pemerintah menetapkan tiga fokus utama. Pertama, melakukan pendataan terhadap kerusakan bangunan, peralatan maupun dokumen pemerintahan. Inventarisasi ini diperlukan untuk mengetahui tingkat kerugian sekaligus menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kedua, pemerintah harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Fasilitas alternatif dan ruang kerja sementara menjadi salah satu opsi agar aktivitas pemerintahan tidak terhenti akibat kerusakan kantor.
Ketiga, aspek keamanan dan ketertiban menjadi perhatian penting. Pemerintah bersama TNI/Polri dan Forkopimda akan menjaga situasi tetap kondusif sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menyatakan persoalan yang terjadi di Kabupaten Puncak harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik baru.
Polemik Dana Desa Jadi Perhatian
Kerusuhan tersebut terjadi di tengah polemik terkait penyaluran Dana Desa tahap pertama tahun 2026. Persoalan ini kemudian menjadi salah satu isu yang dibahas dalam upaya mencari penyelesaian secara transparan dan sesuai ketentuan.
Pemerintah menyepakati perlunya mekanisme yang terbuka dan akuntabel dalam penyelesaian persoalan Dana Desa. Selain itu, komunikasi antara pemerintah dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga akan diperkuat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dampak kerusuhan tidak hanya menyangkut kerusakan fisik. Terganggunya aktivitas pemerintahan berpotensi memengaruhi pelayanan masyarakat serta pelaksanaan program pembangunan.
Karena itu, pemulihan di Kabupaten Puncak diarahkan tidak hanya pada perbaikan gedung pemerintahan, tetapi juga pemulihan keamanan, pelayanan publik, komunikasi sosial, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah komitmen, termasuk mempercepat rehabilitasi fasilitas yang rusak, menyelesaikan persoalan Dana Desa berdasarkan regulasi, serta memperkuat dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya akan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap proses pemulihan di Kabupaten Puncak. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat normalisasi pemerintahan sekaligus menciptakan kondisi yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
