14 hours ago
11
(Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr.Silwanus Sumule, saat memberikan sambutan)
Nabire, 30 Maret 2026 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai penyusunan roadmap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis potensi daerah melalui kegiatan lokakarya yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (30/03).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr.Silwanus Sumule, yang menegaskan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Menurut Sekda, roadmap peningkatan PAD diperlukan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan daerah yang tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional. Pemerintah daerah kini dituntut menggali serta mengoptimalkan potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama pembiayaan pembangunan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.
“PAD yang kuat bukan hanya soal angka penerimaan, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik,” ujar Sekda dalam sambutannya.
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi secara berkala, digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kesadaran wajib pajak.
Selain itu, optimalisasi sumber pendapatan juga diarahkan melalui pengelolaan aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan potensi ekonomi unggulan secara berkelanjutan.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada para direktur dan pihak terkait yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran para peserta menjadi dukungan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan roadmap yang jelas, terukur, dan implementatif dalam mendukung visi pembangunan Papua Tengah, yakni mewujudkan daerah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
“Kemandirian fiskal akan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan memberi keleluasaan bagi daerah dalam menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
