12 hours ago
7
Nabire, 5 Juni 2026 – Bupati Nabire, Mesak Magai, mengungkapkan dampak besar yang dialami Kabupaten Nabire setelah tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi tersebut menyebabkan APBD Kabupaten Nabire turun drastis dari Rp2,1 triliun pada 2024 menjadi Rp1,5 triliun pada 2026.
Pernyataan itu disampaikan Mesak Magai saat memberikan keterangan kepada media di Aula KPPN Nabire, Jumat (5/6/2026), terkait pengelolaan anggaran daerah dan hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan DPRK.
Menurut Mesak, sebelumnya berbagai program pembangunan daerah diusulkan melalui sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan menjadi dasar penentuan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Namun sejak 2025, sistem tersebut tidak lagi digunakan sehingga Kabupaten Nabire kehilangan akses terhadap DAK.
“Saat ini sumber pendapatan daerah hanya berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Selain berkurangnya sumber pendapatan, Pemerintah Kabupaten Nabire juga masih menghadapi sejumlah kewajiban keuangan yang cukup besar. Mesak menjelaskan bahwa pinjaman daerah kepada Bank Papua sejak 2019 masih menyisakan sekitar Rp40 miliar yang harus dibayarkan.
Tak hanya itu, utang BLUD RSUD yang sempat mencapai Rp28 miliar pada 2022 kini masih tersisa sekitar Rp12 miliar. Pemerintah daerah juga masih menyelesaikan kewajiban pembayaran kegiatan fisik melalui SP2D yang tersisa sekitar Rp8 miliar.
“Beban keuangan Pemkab Nabire masih sangat besar,” kata Mesak.
Ia menjelaskan bahwa ketika dirinya dilantik pada 2021, APBD Kabupaten Nabire berada di angka Rp1,3 triliun. Meski sempat meningkat menjadi Rp2,1 triliun pada 2024, kebijakan efisiensi anggaran nasional dan hilangnya DAK membuat kapasitas fiskal daerah kembali menurun.
Mesak juga mengkhawatirkan kemungkinan berkurangnya Dana Bagi Hasil di masa mendatang yang dapat semakin mempersempit ruang fiskal daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, pemerintah daerah tetap dituntut menjalankan berbagai program strategis seperti pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pembiayaan lebih dari 6.000 ASN.
Menurutnya, tantangan semakin berat karena pembangunan sektor pertanian di kampung-kampung membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar produksi masyarakat dapat meningkat dan membantu menjaga stabilitas harga.
Mesak menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini berada di bawah pengawasan berlapis dari BPK, BPKP, KPK, hingga aparat penegak hukum sehingga setiap kebijakan harus dijalankan secara hati-hati dan sesuai aturan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRK terus terjaga agar berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Nabire tetap dapat terpenuhi meski menghadapi keterbatasan fiskal.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
