7 hours ago
5
Nabire, 22 Juni 2026 – Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan pentingnya penguatan pengawasan di sektor perdagangan guna menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta memberikan perlindungan kepada konsumen di seluruh wilayah Papua Tengah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, saat membuka kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan di Bidang Perdagangan untuk Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Perlindungan Konsumen, yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Senin (22/6/2026).
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Tumiran, disebutkan bahwa sektor perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pengawasan perdagangan harus dilakukan secara konsisten agar aktivitas perdagangan berjalan sesuai ketentuan, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen.
“Perdagangan merupakan salah satu sektor strategis yang mendorong dan menopang perekonomian daerah. Pengawasan di bidang perdagangan menjadi sangat penting untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai aturan, melindungi konsumen, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujar Tumiran membacakan sambutan gubernur.
Gubernur juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur sipil negara yang membidangi perdagangan menjadi kebutuhan yang harus terus diperkuat. ASN di bidang perdagangan dituntut memahami regulasi, mekanisme pengawasan, serta kondisi nyata di lapangan agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Selain itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang telah menghadirkan narasumber dalam pelatihan tersebut untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada peserta dari kabupaten-kabupaten di Papua Tengah.
Menurut Gubernur, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Papua Tengah adalah tingginya disparitas harga bahan kebutuhan pokok antara wilayah pesisir dan pegunungan. Tingginya biaya transportasi, terbatasnya akses distribusi, hingga praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu menjadi faktor yang menyebabkan harga barang di wilayah pedalaman jauh lebih mahal dibandingkan daerah perkotaan.
“Kondisi ini menekan daya beli masyarakat dan memperlebar kesenjangan ekonomi antarwilayah. Oleh karena itu, pengawasan perdagangan harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Perdagangan, serta seluruh pemangku kepentingan, Gubernur berharap distribusi barang kebutuhan pokok dapat berjalan lancar, stok tetap tersedia, dan harga tetap stabil di seluruh wilayah Papua Tengah.
Dalam arahannya, Gubernur juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas sektor antara perangkat daerah yang membidangi perdagangan dengan instansi terkait seperti peternakan, perkebunan, pangan, dan sektor produksi lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak memicu gejolak harga maupun inflasi.
Ia mencontohkan fenomena turunnya harga telur akibat pasokan yang berlebihan di pasaran. Menurutnya, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan pasar sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan produsen lokal agar ekonomi daerah tetap tumbuh.
“Jika produksi lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ada pengaturan yang baik agar pasokan dari luar tidak berlebihan sehingga tidak merugikan pelaku usaha lokal,” pesannya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan mutu barang yang beredar di pasaran. Ia mengingatkan adanya sejumlah temuan terkait ketidaksesuaian antara informasi pada kemasan dengan kualitas produk yang dijual kepada masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan sistem pengawasan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, termasuk pembentukan tim pengawasan pangan terpadu.
Sementara itu, Ketua Panitia Meki Tenouye melaporkan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari itu diikuti ASN yang membidangi perdagangan dari delapan kabupaten di Papua Tengah. Materi yang diberikan mencakup pengawasan barang kebutuhan pokok, barang penting, barang beredar, serta pengawasan barang dan jasa dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap kualitas pengawasan perdagangan di daerah semakin efektif sehingga mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, serta memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat sebagai konsumen.
[Nabire.Net/Musa Boma]
