16 hours ago
10
Nabire, 25 Februari 1026 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya yang berlangsung di Ballroom Grand Hotel Tembaga Mimika, Rabu (25/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Tengah yang membacakan sambutan Gubernur. Dalam arahannya ditegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan hati dan langkah seluruh pihak dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan di wilayah Kapiraya.
Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa fokus utama penyelesaian konflik bukan pada penentuan batas administrasi antar kabupaten secara birokrasi, melainkan pada penghormatan terhadap sejarah, nilai adat, serta hak ulayat masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Pemerintah hadir sebagai fasilitator dialog antar masyarakat adat dari berbagai wilayah agar dapat duduk bersama, saling menghormati, serta menyepakati tanda-tanda alam dan batas wilayah ulayat sesuai tatanan adat yang berlaku.
Harmonisasi ini dinilai menjadi kunci penting dalam mencegah kesalahpahaman serta potensi gesekan sosial di tengah masyarakat. Penyelesaian konflik diharapkan lahir dari kesepakatan murni masyarakat adat yang tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur.
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah harapan utama yang ingin dicapai antara lain:
1. Terbangunnya pemahaman bersama bahwa penyelesaian konflik berbasis pengakuan hak ulayat dan sejarah adat.
2. Komitmen pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh setiap kesepakatan damai yang dihasilkan para tokoh adat di lapangan.
3. Terciptanya suasana kondusif sehingga masyarakat adat dapat menentukan batas wilayahnya sendiri sesuai tatanan adat yang diyakini.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat yang terus mengedepankan dialog dan menjaga semangat persaudaraan.
Melalui proses harmonisasi ini, pemerintah berharap seluruh pihak menjaga komunikasi yang menyejukkan, menghindari isu-isu kontroversial, serta fokus pada persaudaraan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah di masa depan.
Dalam rapat ini dibacakan Deklarasi Bersama seluruh pihak yang menyatakan komitmen untuk menjalankan Rencana Aksi (Renaksi) terpadu sebagai landasan operasional penanganan konflik di wilayah Kapiraya.
Selain itu, para pihak sepakat melakukan sinkronisasi batas wilayah adat secara teliti guna menghindari kesalahpahaman antar suku serta mencegah potensi konflik sosial di masa mendatang.
Deklarasi tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga keamanan, stabilitas, dan kedamaian selama proses harmonisasi dan verifikasi lapangan berlangsung, sekaligus menghormati keberadaan Suku Mee dan Suku Kamoro sebagai pemilik sah hak ulayat sesuai sejarah dan hukum adat.
Tim harmonisasi juga akan melakukan inventarisasi, verifikasi persoalan, serta penyusunan rekomendasi penyelesaian konflik secara transparan dan akuntabel untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, serta tokoh adat yang mengedepankan dialog dan semangat persaudaraan dalam menjaga stabilitas wilayah.
Melalui deklarasi ini, diharapkan tercipta harmoni sosial dan persaudaraan sejati di Tanah Kapiraya demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah di masa depan.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
