20 hours ago
8
Jogja, 16 Februari 2026 – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai Kota Studi Yogyakarta–Solo (IPMANAPANDEO Joglo) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta menyampaikan sembilan pernyataan sikap terkait konflik yang terus berlangsung di Kapiraya, wilayah perbatasan antara Kabupaten Mimika dan Kabupaten Deiyai.
Dalam keterangan tertulis yang diterima pada 14 Februari 2026 di Yogyakarta, kedua organisasi mahasiswa tersebut menyebut konflik tapal batas di Kapiraya telah memicu ketegangan dan bentrokan antara dua kelompok masyarakat, yakni suku Kamoro dan suku Mee.
Mereka menegaskan, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap situasi kemanusiaan yang dinilai terus memburuk dan berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Adapun sembilan pernyataan sikap yang disampaikan IPMANAPANDEO Joglo dan AMP Komite Kota Yogyakarta sebagai berikut:
Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, Mimika serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera menyelesaikan konflik di Kapiraya secara menyeluruh dan adil.
Kedua, meminta suku Kamoro dan suku Mee menahan diri, menghentikan perang suku, serta menolak keterlibatan pihak lain yang dinilai dapat memperkeruh situasi.
Ketiga, mendesak penghentian aktivitas perusahaan illegal logging yang beroperasi di wilayah Kapiraya serta meminta seluruh alat berat segera ditarik dari lokasi.
Keempat, meminta penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diizinkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika di wilayah yang sedang berkonflik.
Kelima, mendesak pemerintah daerah terkait segera menangani persoalan tapal batas antara Mimika dan Deiyai secara serius guna mencegah konflik berkepanjangan antara suku Mee dan Kamoro.
Keenam, menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Nemangkawi.
Ketujuh, meminta aparat keamanan tetap bersikap netral, profesional, dan tidak memihak dalam penanganan konflik.
Kedelapan, mendesak kepala suku Kamoro dan Mee serta para tokoh intelektual dan tokoh adat untuk terlibat aktif dalam upaya penyelesaian konflik secara damai.
Kesembilan, menolak pembangunan pos militer serta penambahan personel militer di Kapiraya dengan alasan trauma berkepanjangan yang masih dirasakan masyarakat setempat.
IPMANAPANDEO Joglo dan AMP Komite Kota Yogyakarta menegaskan bahwa penyelesaian konflik Kapiraya harus mengedepankan dialog, pendekatan adat, serta prinsip-prinsip kemanusiaan. Mereka berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret demi terciptanya keamanan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.
[Nabire.Net/Marten Dogomo]
