15 hours ago
8
Mimika, 5 Maret 2026 – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Distrik Mimika Baru Tahun Anggaran 2026 merangkum sebanyak 272 aspirasi, usulan, dan saran masyarakat dari 11 kelurahan dan 3 kampung.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Kanguru, Timika, Papua Tengah, Kamis (5/3/2026).
Musrenbang tersebut dihadiri tim asistensi Bappeda Mimika, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kapolsek Mimika Baru, Danramil Mimika Kota, serta perwakilan dari 11 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Distrik Mimika Baru.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Setda Mimika, Ananias Faot, menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kampung hingga distrik bertujuan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui Musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan agar setiap usulan program yang dihasilkan berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, Distrik Mimika Baru sebagai ibu kota pemerintahan Kabupaten Mimika memiliki persoalan yang cukup kompleks sehingga perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Tidak boleh ada ketidaksinkronan antara perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas. Jangan sampai Musrenbang hanya menjadi formalitas,” tegasnya.
Bupati juga meminta Bappeda dan tim asistensi memberi perhatian serius terhadap usulan yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dasar sebagai fondasi arah pembangunan daerah ke depan.
Ia juga menyoroti persoalan drainase di dalam kota yang sejak lama menjadi tantangan. Dinas PUPR diminta memprioritaskan penataan dan normalisasi saluran air guna mencegah banjir saat musim hujan.
“Jangan setiap hujan dan terjadi banjir kita justru saling menyalahkan. Mari rencanakan dengan baik dan kerjakan dengan sungguh-sungguh,” katanya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, menjelaskan bahwa 272 aspirasi masyarakat yang dihimpun telah melalui proses diskusi dan verifikasi di tingkat kelurahan dan kampung.
Ia mengatakan sejumlah sektor menjadi prioritas dalam usulan tersebut, antara lain sektor infrastruktur, perumahan dan permukiman, penanganan banjir, serta sektor kesehatan.
Di sektor infrastruktur, masih terdapat kelurahan yang belum memiliki kantor representatif untuk menunjang pelayanan publik. Selain itu, persoalan normalisasi kali dan drainase juga menjadi perhatian karena kerap menyebabkan genangan air dan banjir.
Pada sektor perumahan dan permukiman, banyak warga terutama di wilayah kampung menyampaikan kondisi rumah tidak layak huni. Data penerima manfaat saat ini sedang diverifikasi untuk selanjutnya diajukan ke dinas terkait.
Selain itu, persoalan banjir dan genangan air dinilai membutuhkan kolaborasi lintas dinas agar penanganannya dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Di sektor kesehatan, kasus malaria di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi sehingga pemerintah distrik berharap dukungan Dinas Kesehatan untuk memperkuat langkah pencegahan, penyuluhan, hingga penanganan medis bagi masyarakat.
Joel menegaskan seluruh aspirasi dari 11 kelurahan dan 3 kampung akan diperjuangkan dalam Musrenbang tingkat kabupaten.
“Harapan kami, seluruh persoalan masyarakat dapat dijawab secara bertahap dan berkelanjutan. Musrenbang ini harus benar-benar menjadi instrumen perencanaan yang menyentuh kebutuhan riil warga,” pungkasnya.
[Nabire.Net/Yosef Doo]
