11 hours ago
8
Nabire, 3 Maret 2026 – Cabang Nabire menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap I senilai Rp13,1 miliar kepada 12.282 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Penyaluran berlangsung di gudang Kantor Pos Nabire, Jalan Pepera, Selasa (3/3/2026).
Ketua Satgas Bansos PT Pos Cabang Nabire, Jermias Thomas Rahaningmas, menyampaikan bahwa penyaluran bansos tahap I dilaksanakan pada 2–8 Maret 2026, mencakup alokasi Januari hingga Maret 2026.
“Total bansos yang kami salurkan sebesar Rp13,1 miliar untuk 12.282 KPM yang tersebar di 15 distrik di Nabire,” ujarnya kepada Nabire.Net, Selasa (03/03).
Ia menjelaskan bansos tahap I terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Untuk bantuan sembako, setiap KPM menerima Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu untuk tiga bulan.
Sementara besaran PKH bervariasi mulai Rp225 ribu hingga Rp3 juta, tergantung komponen keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“PT Pos hanya bertugas menyalurkan dan tidak menentukan besaran PKH yang diterima keluarga. Penentuan itu menjadi ranah Kementerian Sosial sesuai data dalam DTSEN,” jelasnya.
Menurutnya, besaran PKH dipengaruhi komponen keluarga seperti keberadaan ibu hamil, lanjut usia (lansia), maupun anggota keluarga penyandang disabilitas.
Dalam pelaksanaannya, penyaluran lebih dulu dilakukan di wilayah perkotaan Nabire, kemudian dilanjutkan ke distrik-distrik. Pembayaran dipusatkan di area gudang Kantor Pos Nabire di Jalan Pepera, setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi ke kelurahan dan distrik.
Bagi KPM yang tidak dapat hadir di lokasi pembayaran, petugas melakukan penyaluran langsung ke rumah warga dengan pendampingan pendamping PKH.
Untuk distrik kategori terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) seperti Dipa, Menou, dan Siriwou, PT Pos berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan kepala distrik setempat guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
“Untuk daerah yang jauh, penyaluran bisa dilakukan per kampung dan diserahkan melalui kepala kampung atau tokoh agama yang dipercaya, tetap didampingi petugas dinas,” ujarnya.
Guna memaksimalkan penyaluran, PT Pos juga membuka layanan pada hari Minggu serta menjadwalkan dua kali pembayaran dalam delapan hari di kelurahan padat penduduk.
“Misalnya di wilayah Kalibobo, pembayaran sudah dilakukan pada Senin (2/3), kemudian dijadwalkan kembali pada Kamis (5/3) agar warga yang belum sempat hadir dapat terlayani,” katanya.
Ia menambahkan sejauh ini tidak ditemukan permasalahan terkait KTP maupun Nomor Induk Kependudukan (NIK), termasuk NIK ganda atau data mencurigakan. Tantangan utama dalam penyaluran adalah lamanya proses verifikasi karena setiap penerima manfaat harus diverifikasi berdasarkan NIK sebelum bantuan diserahkan.
[Nabire.Net/Sitti Hawa]
